FPHJ Gelar Sarasehan Soal Alih Fungsi Hutan, Tegaskan Komitmen Jabar 45 Persen Kawasan Lindung

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Maraknya alih fungsi hutan di Pulau Jawa mendorong Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) menggelar sarasehan bertajuk penyelamatan hutan dan kedaulatan lingkungan di Alam Santosa, Pasir Impun, Kabupaten Bandung, Kamis (17/7/2025). Acara ini menjadi ruang dialog lintas pemangku kepentingan.

Ketua FPHJ, Eka Santosa mengatakan, isu alih fungsi lahan tidak bisa dilepaskan dari ketiadaan petunjuk teknis yang jelas di lapangan. “Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal konflik horizontal di masyarakat yang makin terasa,” ujar Eka.

Eka menekankan pentingnya semangat bersama untuk mewujudkan target Provinsi Jawa Barat yang menetapkan 45 persen wilayahnya sebagai kawasan hutan lindung.

Sarasehan ini juga menjadi ajang konsolidasi para rimbawan. Salah satu tokoh rimbawan, Hariyadi, menilai sarasehan ini sebagai upaya membangun masa depan kehutanan yang lebih berkelanjutan. “Kita sedang ‘taste the water’, mengukur sejauh mana para rimbawan bisa kompak untuk bersatu melindungi hutan. Politik kehutanan itu semestinya berdasarkan teknokrasi dan sains, bukan sekadar intuisi atau perasaan," katanya.

Sementara itu, Head Region 2 PTPN I, Dermanto menepis anggapan bahwa PTPN menjadi pelaku alih fungsi lahan. Ia menjelaskan bahwa pihaknya justru tengah mengoptimalkan aset lahan untuk kebutuhan masyarakat dengan tetap berpegang pada regulasi. “Ada lahan yang kami bangun sendiri, ada pula yang kerja sama dengan pihak ketiga. Tapi semua izin kami penuhi sesuai ketentuan hukum. Yang sering muncul di luar seolah-olah kami mengalihfungsikan lahan, padahal ini soal optimalisasi,” katanya.

Dermanto juga mengungkapkan keprihatinannya atas praktik tengkulak yang kerap menggunakan masyarakat kecil sebagai tameng untuk meraup lahan. Selain itu Dermanto juga mengatakan bahwa jika pemerintah daerah ingin memiliki asset dari PTPN harus menempuh mekanisme yang ada. Ia mencontohkan proses ganti rugi lahan milik PTPN yang dilakukan oleh Pemkab Bandung Barat untuk pembangunan rumah sakit. “Semua melalui prosedur dan aturan yang berlaku,” katanya.

Sarasehan ini turut dihadiri oleh Saresehan FPHJ dihadiri narasumber Pakar Kehutanan UGM Dr Haryadi Himawan , Sekper PT Palawi Risorsis Yuswan Hendrawan, Region Head PTPN 1 Regional 2 Desmanto ,Perhutani Divre Jabar-Banten Agus Mashudi, BBKSDA Jabar - Banten Untung Suripto, Dishut Jabar Budi Mulia, Masyarakat Adat Kampung Naga Jajang, Praktisi Pariwisata Berkelanjutan Rani Razak, Akademisi Neneng Nenih, Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan Para Senior Rimbawan.