Fokus Benahi Perizinan, Dedi Mulyadi Optimistis Proyek Infrastruktur di Jabar Buka Lapangan Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), saat ini sedang fokus membenahi beragam masalah di sektor investasi dan industri. Agar, bisa membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi warga Jabar.

Menurut Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, urusan ekonomi dan lapangan kerja menjadi PR besar pihaknya kedepan. Karena baru 6 bulan menjabat sebagai gubernur, jadi butuh waktu untuk mengurai masalah yang ada.

“Nah lapangan kerja kan begini, saya kan baru menjabat 6 bulan, di 6 bulan ini kita kan baru mengorkestrasi tentang percepatan layanan perizinan industri. Nah kita sudah terorkestrasi nih,” ujar Dedi di Bandung, Rabu (20/8/2025).

Dedi optimistis, lapangan pekerjaan akan dihadirkan oleh proyek-proyek infrastruktur yang dikelola Pemprov Jabar. Saat ini belum terasa mengingat ada sejumlah keterlambatan dalam lelang yang dilakukan provinsi. “Itu juga akan rekrut tenaga kerja, perumahan permukiman ini akan nanti juga menyerap,” katanya.

Selain itu, kata Dedi, ada problem klasik yang dihadapi para pencari kerja lokal. Karena, mereka lebih memilih lowongan pekerjaan formal dibanding non formal. “Misalnya ngurusin sawah enggak mau, ikut kerja di kuli bangunan enggak mau. Kan ada problem itu juga. Mereka memilih pekerjaannya pada sektor formal. Nah ini kan juga harus menjadi bahan pembelajaran bagi kita,” katanya.

Oleh karena itu, Dedi menghimbau warga Jabar yang masih mencari pekerjaan untuk tidak memilih-milih pekerjaan. “Kepada seluruh orang yang hari ini nganggur, jangan pilih-pilih pekerjaan. Maksud saya, bekerja saja yang penting menghasilkan uang. Toh pada akhirnya Nanti juga akan bertemu dengan pekerjaan pilihan. Hidup kan berproses,” katanya.

Dedi Mulyadi mengambil contoh pihaknya berhasil menuntaskan persoalan yang dihadapi salah satu industri dengan Menteri terkait. Pihaknya, mengambil langkah mengingat kehadiran pabrikan tersebut bisa membuka 31 ribu lapangan pekerjaan. “Industri itu berarah pada 31 ribu tenaga kerja, tetapi perizinannya 16 ribu. Nah malam (tadi) sudah saya bereskan dengan Pak Menteri. Saya bilang Pak Menteri ini harus segera dirubah,” katanya.

Dedi menilai, jika urusan ini selesai maka pada 2026 mendatang penyerapan tenaga kerja akan dimulai. Ia memastikan ke depannya, peluang tenaga kerja akan terasa di kawasan Utara Jabar. “(Industri) kawasan di Indramayu itu mulai rekrut lebih dari 20 ribu loh itu di kawasan Indramayu, Cirebon. Kemudian, sebagian Majalengka Subang, Garut, Purwakarta. Ada satu kawasan hampir 1.200 hektare.” katanya.

Dedi mengakui, persoalan tenaga kerja belum optimal karena industri atau investor terbentur urusan perizinan. Jika pihaknya tidak proaktif, maka rencana penanaman modal dan pembukaan lapangan pekerjaan akan mengalami perlambatan.

“Kan kalau tidak rajin gubernurnya mengorkestrasi turun ke bawah, ngurusin pembebasan perizinan naik lagi ketemu menteri,” katanya.

Dedi, kembali mencontohkan urusan yang membelit BYD dan Vinfast terkait lahan pertanian di Subang yang belum terselesaikan selama 10 bulan terakhir. Ia pun, mengambil inisiatif menemui Menteri Pertanian untuk menuntaskan urusan ini. “Kayak kemarin saya menemui Menteri Pertanian, itu kan problemnya lama banget mungkin sudah 10 bulan kebelakang enggak selesai-selesai. Saya take over langsung bertemu menteri cari solusi,” katanya.