Rakyat Butuh Rasa Aman, Ekonom Desak Pemerintah Cepat Tanggap

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah situasi sosial politik yang memanas pasca demonstrasi yang meluas di berbagai daerah pekan lalu, ekonom menyarankan pemerintah harus segera mengambil respons cepat dan terukur untuk mencegah dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional.

Ekonom senior yang juga merupakan pendiri CReco Research Institute, Raden Pardede mengungkapkan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengembalikan rasa aman dan nyaman di masyarakat, khususnya di kota-kota besar yang kini aktivitas ekonominya mulai terganggu.

Menurutnya, kekhawatiran masyarakat tidak hanya soal keamanan fisik, tapi juga soal masa depan pekerjaan, kelangsungan bisnis, dan penghasilan.

"Tadi misalkan mau beli makanan di warung, saya minta tolong dibeli ini, ternyata mereka juga tutup karena kebetulan perkantoran juga menjadi banyak yang tutup. Jadi ini berdampak," Ujar Raden dalam acara Closing Bell CNBC TV, Senin (1/9/2025).

"Oleh karena itu memang ini harus segera diatasi secepat mungkin. Karena kalau tidak dampaknya kepada kita semua, kepada masyarakat, kepada pengusaha, ekonomi kita, kita semua yang akan jadi korban," tegasnya.

Selain itu, Raden pun menegaskan pemerintah untuk juga menyelesaikan akar masalah dari gejolak sosial yang terjadi. Dirinya menyoroti tingginya tingkat pengangguran di kalangan anak muda, kualitas pekerjaan yang belum memadai, hingga tekanan dari masuknya produk-produk impor yang membanjiri pasar domestik.

Menurutnya, hal-hal tersebut yang menjadi penyebab utama kekecewaan masyarakat yang akhirnya meledak dalam bentuk demonstrasi.

"Kita nggak bisa hanya menyatakan jangan demonstrasi, tapi kalau perut sudah lapar, kemudian merasa juga sulit dapat pekerjaan, saya pikir itu tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita hanya menyatakan jangan berdemo, kemudian kita menjaga keamanan. Itu tidak cukup hanya itu," ujarnya.

Selain itu, Raden menyarankan pemerintah untuk merelokasi belanja pemerintah ke proyek-proyek padat karya yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat bawah. Seperti perbaikan rumah tidak layak huni, infrastruktur kampung, jalan lingkungan, dan proyek drainase.

"Nggak perlu membeli rumah. Jadi kita bisa langsung, oke beli semen, beli batu, beli kayu. Itu langsung bisa dikerjakan bersama-sama oleh teman-teman kita yang muda-muda di kampung itu. Mereka dapat pekerjaan dan mereka juga dapat income dari situ. Nah demikian juga jalan-jalan diperbaiki. Itu dulu yang menurut saya dari sisi saya yang bisa kita buat dalam tempo singkat ini," ujarnya.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menyoroti dampak gejolak sosial terhadap pasar keuangan.

Seperti yang diketahui, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 1,21% atau 94,42 poin ke level 7.736,07, Senin (1/9/2025). Sementara nilai tukar rupiah bertengger di kisaran Rp 16.400 per dolar AS.

Menurut Fakhrul kondisi tersebut merupakan "wake up call" bagi pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap pemerintah.

"Trust ini hanya bisa dicapai ketika pengambilan kebijakan dilaksanakan dengan proses yang baik, dikomunikasikan dengan baik dan tetap menjaga empati masyarakat. Ini harus jadi prioritas," ujar Fakhru dalam keterangan resminya.

Fakhrul mengingatkan, meski saat ini sistem keuangan masih dalam kondisi likuid dan stabil, arah ke depan sangat tergantung pada konsistensi dan kejelasan arah kebijakan pemerintah.

"Rasa keadilan juga menjadi penting untuk diutamakan dalam pengambilan keputusan, karena meningkatnya aktivitas ekonomi, Dan kohesi sosial baik langsung atau tidak langsung akan terdampak dari hal tersebut," ujarnya.

Jika respons pemerintah tegas, terukur, dan menunjukkan keberpihakan pada rasa keadilan masyarakat, pasar akan kembali percaya, dan stabilitas ekonomi akan pulih lebih cepat.

"Empati harus diutamakan dalam apapun komunikasi lembaga negara, baik untuk legislatif dan yudikatif," tegasnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Kemnaker: 18.000 Pekerja Kena PHK selama Januari-Februari 2025