
RATUSAN mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD DIY, Senin (1/9). Mereka menyampaikan 11 tuntutan.
Kordum aksi, Aksal Salampessy menyampaikan, aksi ini merupakan representasi rakyat yang selama ini diabaikan oleh kebijakan-kebijakan yang tidak adil, tidak berpihak dan hanya menguntungkan segelintir elit.
Pertama, usut tuntas pelanggaran HAM dan adili pelaku yang terlibat. Kedua, laksanakan reformasi Polri. Ketiga, pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keempat, bebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditahan sejak dimulainya aksi pada 25 Agutus 2025.
Kelima, copot Menkeu RI Sri Mulyani. Keenam, pembuatan undang-undang yang mengatur larangan rangkap jabatan. Ketujuh, mendesak disahkannya UU Perampasan Aset. Kedelapan, segara laksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Kesembilan, kembalikan TNI ke barak.
Kesepuluh, turunkan Puan Maharani dari jabatan Ketua DPR RI. Kesebelas, turunkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Aspirasi kami murni tanpa campur tangan pihak luar," ungkap dia.
Ketua DPRD DIY, Nuryadi menegaskan, sebagai rumah rakyat, Gedung DPRD DIY terbuka bagi publik untuk menyampaikan aspirasi. "Semoga aspirasi murni dari masyarakat disampaikan tanpa campur tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” terang dia.
Nuryadi menyampaikan rasa keprihatinannya dengan kerusuhan di Polda DIY beberapa hari yang lalu. Ia menilai, aksi murni para mahasiswa telah ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kita berharap selalu bekerjasama sehingga jika kita bicara daerah di Yogyakarta, ini adalah aset kita semua sehingga kita bertanggung jawab untuk mengamankan aset itu," kata dia.
Komandan Korem 072 Pamungkas Brigjen TNI, Bambang Sujarwo mengatakan, tidak ada yang menakutkan karena semua merasa memiliki Yogyakarta. "Mudah-mudahan seterusnya kita sama-sama menjadikan Yogyakarta aman, damai, dan sejahtera bagi semua," tutup dia. (E-2)