Prabowo Janji Tuntaskan Pembahasan RUU Perampasan Aset

Ilustrasi(Antara)

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset disebut menjadi salah satu produk hukum yang akan segera dituntaskan. Hal tersebut menjadi penting, terutama setelah mangkrak sedari 2008 meski telah lima kali masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Setidaknya, penuntasan RUU Perampasan Aset menjadi salah satu topik yang dibicarakan saat Kepala Negara bertemu dengan tokoh lintas agama, tokoh kepemudaan agama, tokoh buruh, hingga pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto disebut antusias untuk segera menuntaskan RUU tersebut dan meminta dukungan banyak pihak.

"Presiden berjanji misalnya, untuk Undang-Undang Perampasan Aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama dewan," ujar Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Fritz Manuputty seusai bertemu dengan presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9) malam.

Dia menyebutkan, dalam pertemuan itu para tokoh yang hadir turut membahas perihal korupsi yang terus terjadi di dalam negeri. Berbagai masukan disebut diterima oleh presiden dan Ketua DPR Puan Maharani serta Ketua MPR Ahmad Muzani yang juga hadir pada pertemuan tersebut.

Dorongan kuat untuk menuntaskan RUU perampasan aset juga datang dari tokoh buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, pembahasan dan pengesahan produk hukum itu menjadi urgen untuk menekan tindak korupsi yang umumnya dilakukan oleh pejabat di legislatif dan eksekutif.

"Untuk menghilangkan Noel-Noel yang lain, yaitu Wamenaker yang terlibat korupsi, maka RUU perampasan aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluh tahun, dan beliau tadi disampaikan merespons sangat cepat sekali," kata dia.

"Beliau berkeyakinan segera RUU perampasan aset ini sebagai pembuktian terbalik, agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan," tambah Said.

Gayung bersambut, tokoh kepemudaan agama juga mendukung dan mendorong percepatan penuntasan RUU Perampasan Aset. Ketua Umum Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma menilai RUU tersebut bakal menjadi pijakan awal untuk mencapai pemerintahan bersih yang diidamkan oleh Prabowo.

"Salah satunya dengan mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset di DPR. Ini juga direspons presiden bahwa beliau juga akan memperjuangkan ini sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang kuat dan bersih," jelasnya.