Polling kumparan: 57,52% Pembaca Setuju Siswa Perlu Dapatkan PR dari Sekolah

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai Koordinasi Gawe Rancage di Pusdai, Bandung, Senin (28/4/2025). Foto: Robby Bouceu/kumparan

Sebanyak 57,52 persen atau 750 pembaca kumparan memilih siswa perlu mendapatkan pekerjaan rumah (PR) dari sekolah. Angka ini merupakan hasil polling yang diadakan pada 5-12 Juni 2025.

Total 1.304 responden menjawab polling ini. Dari jumlah itu, 42,48 persen atau 554 pembaca nyatakan bahwa siswa tak memerlukan PR.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) melarang sekolah di Jawa Barat untuk memberikan PR kepada siswanya. Demul beralasan bahwa PR yang diberikan kepada siswa dikerjakan oleh orang tua, sehingga kurang efektif dalam pelaksanaannya.

“Kami hari ini mengeluarkan surat edaran itu, larangan membuat PR bagi guru untuk siswa-siswanya. Kenapa itu dilakukan? Pertama, selama ini PR-PR yang dibuat ke rumah itu dikerjakan oleh orang tuanya, jadi tidak efektif dibuat PR," kata Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Jabar, Rabu (4/6).

Kebijakan ini turut disoroti oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Ketua KPAI Ai Maryati Solihah mengatakan, selama ini PR memberikan dampak terhadap tumbuh kembang siswa. Anak menjadi lebih bertanggung jawab dan produktif.

Namun, dalam pelaksanaannya memang dibutuhkan perbaikan karena masih ada siswa yang diberikan PR, kemudian dikerjakan oleh orang tua. Ada juga yang memilih untuk menyontek kepada temannya.

“Nah, kalau saya yang melihatnya PR itu apakah memberikan dukungan pada anak, ya selama itu sudah dijalankan sejauh ini memberi dukungan pada tumbuh kembang anak. Tetapi, bagaimana prosesnya, ya itu harus kita benahi bersama,” kata Ai kepada wartawan, Kamis (5/6).

“PR saja, kira-kira begitu ya, terjadi penyimpangan, diselesaikan oleh orang tua, kadang-kadang tidak dikerjakan, tapi nyontek teman,” lanjut dia.