DPRD Sumut soal Polemik 4 Pulau: Kita Harus Mempertahankan

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti soal polemik 4 pulau. Foto: Dok. kumparan

Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti bicara soal polemik 4 pulau Aceh yang kini secara administratif resmi jadi milik Sumatera Utara (Sumut).

Erni menuturkan Pemprov Sumut tetap mengikuti keputusan Kemendagri soal status 4 pulau tersebut.

Meski begitu, kata Erni, pihaknya juga akan menunggu hasil diskusi yang direncanakan Mendagri Tito Karnavian bersama Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

“Dan Pak Tito juga sudah buka suara jika memang ada gugatan ke PTUN, beliau membuka mempersilakan Provinsi Aceh,” kata Erni, dikutip Jumat (13/6).

“Kita masih menunggu perkembangannya, jika ada kunjungan balasan dari Gubernur Aceh ke Sumut kita siap menerimanya,” ujar politikus Partai Golkar itu.

Di sisi lain, Erni menuturkan Sumut juga harus mempertahankan pulau tersebut bila pulau itu diminta lagi oleh Aceh.

Menurut Erni, opsi yang ditawarkan Bobby ke Aceh untuk mengelola bersama keempat pulau tersebut jadi salah satu upaya untuk menjaga ketentraman masyarakat Aceh-Sumut.

“Ya kalau katanya ada potensi (alam) ya itu penting juga (pulau tersebut bagi Sumut). Tapi kan Pak Gubernur sudah menawarkan jika ada potensi alam di sana akan kita kelola bersama,” ujarnya.

Infografik 4 pulau. Foto: kumparan 2022

4 pulau yang kini jadi milik Sumut sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2-2138 Tahun 2025 adalah Pulau Lipan, Panjang, Mangkir Ketek, dan Mangkir Gadang.

Namun, Provinsi Aceh menolak keputusan tersebut lantaran mereka mengklaim memiliki bukti dan data kuat kepemilikan pulau tersebut.

Untuk itu, Mendagri pun menjadwalkan pengkajian ulang 4 pulau sengketa pada Selasa, 17 Juni 2025.