Wamenlu: Tinggal Satu Negara Anggota Tetap DK PBB Belum Akui Palestina

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir angkat bicara soal pertemuan membahas two-state solution yang digelar di New York pada akhir Agustus.

Menurut Arrmanatha Deklarasi New York yang jadi hasil pertemuan adalah langkah maju dalam upaya mendorong Palestina yang berdaulat dan merdeka.

"Jadi yang harus dilihat dari pertemuan di New York itu adalah suatu langkah yang cukup maju," ujar Arrmanatha di Kantor Sekretariat ASEAN, Jaksel, Jumat (1/8).

Ia lalu menyoroti bertambahnya negara-negara Barat yang menyatakan kesiapan untuk mengakui Palestina. Yang terbaru adalah Inggris yang menyatakan bakal mengakui Palestina pada Sidang Majelis Umum pada September mendatang.

“Dengan adanya pertemuan di New York ada tambahan beberapa negara yang kini mengakui Palestina sebagai state, sebagai negara. Contohnya kemarin sebelum itu dimulai Prancis, kedua adalah Inggris yang siap untuk mengakui Palestina. Nah kita harus lihat, setelah itu ada Kanada juga,” ujarnya.

Dia kemudian menjelaskan hampir seluruh anggota tetap DK PBB sudah dan akan mengakui kedaulatan Palestina. Tercatat China dan Rusia sudah memiliki hubungan diplomatik dengan Palestina, sedangkan Prancis serta Inggris telah menyampaikan komitmen.

“Dari lima ini tinggal satu [Amerika Serikat] yang belum mengakui Palestina sebagai negara,” tegasnya.

Adapun Deklarasi New York mengenai two-state solution diteken oleh Prancis, Arab Saudi, Brasil, Kanada, Mesir, Republik Indonesia, Irlandia, Italia, Jepang,Yordania, Meksiko, Kerajaan Norwegia, Qatar, Senegal, Spanyol, Republik Turki, Inggris Raya, dan Irlandia Utara, Uni Eropa, dan Liga Negara-Negara Arab.

Selain itu, dokumen ini juga menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina dan menyerukan agar perang di Gaza segera diakhiri. Juga, mengecam penggunaan menciptakan kelaparan sebagai metode perang dan menyerukan pengiriman bantuan kemanusiaan yang mendesak serta tanpa hambatan ke Gaza.

Seruan ini pun mendukung pembentukan dana internasional untuk rekonstruksi Gaza dan mendukung inisiatif pembangunan kembali yang dipimpin negara-negara Arab.