Korsel Tangkap 6 Warga AS yang Coba Kirim Beras hingga USB ke Korut

Kawasan Kaepong, Korut dilihat dari Odusan, Korea Selatan, Selasa (15/10) Foto: Jung Yeon-je/AFP

6 warga AS ditangkap di Korea Selatan pada Jumat (27/6), karena mencoba mengirim 1.600 botol plastik berisi beras, miniatur Alkitab, uang kertas USD 1, dan USB ke Korea Utara melalui laut.

Pejabat kepolisian Gwanghwa, Korsel, mengungkapkan warga AS itu ditangkap di Pulau Gwanghwa sebelum melempar botol-botol itu ke laut, sehingga botol-botol itu dapat mengapung menuju pantai Korut saat air pasang. Dikutip dari AFP, warga AS itu diperiksa atas tuduhan melanggar hukum tentang manajemen keselamatan dan bencana.

Meski demikian, pejabat kepolisian itu enggan mengungkapkan detail warga AS itu karena peraturan privasi. Mereka masih belum menemukan apa isi data di USB. Kedutaan Besar AS di Korsel juga tidak segera memberikan pernyataan terkait kasus ini.

Sebelumnya, polisi juga menangkap aktivis karena diduga menerbangkan balon menuju Korut dari Pulau Gwanghwa pada 14 Juni.

Para aktivis selama bertahun-tahun telah berupaya mengapungkan botol plastik atau menerbangkan balon melintasi perbatasan membawa selebaran propaganda anti Korut dan USB yang berisi drama Korsel dan lagu K-pop. Tindakan ini dilarang sejak tahun 2021-2023 karena dikhawatirkan dapat memicu ketegangan dengan Korut.

Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan di Paju, Korea Selatan. Foto: Anthony WALLACE / AFP

Korut telah merespons kampanye balon dengan retorika yang berapi-api dan pertunjukan kemarahan. Tahun lalu, Korut membalas dengan menerbangkan balonnya sendiri melintasi perbatasan, membuang sampah di berbagai lokasi di Korsel, termasuk di kompleks kepresidenan.

Mahkamah Konstitusi Korsel pada 2023, membatalkan UU kontroversial yang mengkriminalisasi pengiriman selebaran atau barang-barang lainnya ke Korut. Menurut mahkamah, itu adalah pembatasan berlebihan terhadap kebebasan berpendapat.

Namun sejak menjabat pada awal Juni, pemerintahan liberal baru di kepemimpinan Presiden Lee Jae-myung berusaha menindak kampanye sipil tersebut dengan UU terkait keselamatan lainnya untuk menghindari ketegangan dengan Korsel, dan mempromosikan keselamatan penduduk garis depan Korsel.

Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mengucapkan sumpahnya dalam upacara pelantikannya di Majelis Nasional, Seoul, Korea Selatan, Rabu (4/6/2025). Foto: Anthony Wallace/AFP

Lee Jae-myung berjanji memulai kembali perundingan yang tertunda dengan Korut dan membangun perdamaian di Semenanjung Korea.

Salah satu langkahnya adalah dengan menghentikan siaran propaganda anti-Korut lewat pengeras suara dengan tujuan meredam ketegangan. Sejak saat itu, siaran Korut tidak lagi terdengar di kota garis depan Korsel.

Namun, masih belum jelas apakah Korut akan menanggapi isyarat damai Lee Jae-myung setelah tahun lalu bersumpah untuk memutus hubungan dengan Korsel dan mengabaikan tujuan damai reunifikasi Korea. Pembicaraan resmi dengan kedua Korea terhenti sejak 2019, ketika diplomasi yang dipimpin AS mengenai denuklirisasi Korut gagal.