Dedi Mulyadi Diminta tak Hanya Urus Siswa ke Barak Tapi Perhatikan 658 Ribu Siswa Putus Sekolah

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG-- Anggota DPRD Jawa Barat Zaini Shofari meminta Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi tidak hanya mengurusi program siswa bermasalah dikirim ke barak militer. Akan tetapi, ia juga meminta Dedi untuk memperhatikan kondisi siswa yang putus sekolah atau rawan tidak melanjutkan pendidikan akibat faktor ekonomi dan kemiskinan.

Hal itu ia ungkapkan menyusul adanya siswa SMA di Cirebon yang menenggak racun karena depresi tidak bisa melanjutkan sekolah. Zaini menyebut total siswa yang tidak sekolah di Jawa Barat mencapai 658.831 anak terdiri dari 246.798 anak yang berada dalam wewenang Pemprov Jabar.

"Dua pekan lalu saya menyampaikan data statistik dari pendidikan tinggi menyebutkan 658 ribu usia sekolah terancam putus dan tidak bersekolah, DO dan tidak punya biaya karena salah satunya faktor kemiskinan," ujar Zaini yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar saat dihubungi, Selasa (10/6/2025).

Ia menuturkan 37,46 persen atau sekitar 246.798 siswa yang tidak sekolah berada pada wewenang dan tanggung jawab Pemprov Jabar. Zaini meminta agar permasalahan tersebut segera diselesaikan.

Ia menilai permasalahan tersebut seharusnya ditangkap dan diuraikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan jajarannya termasuk Sekda Jawa Barat. Namun, Gubernur Jawa Barat dan Sekda lebih banyak mengurusi program siswa bermasalah ke barak militer dan larut dalam kegiatan di media sosial.

Tidak hanya masalah anak putus sekolah, ia pun mengatakan masih banyak masalah lainnya yang terjadi di pendidikan menengah seperti SMAN 1 yang kalah gugatan, ijazah siswa SMA swasta yang belum tuntas diselesaikan. Namun begitu, program mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer lebih seksi dan menjadi barang baru.

Ia pun mengkritik guru bimbingan konseling yang seharusnya terlibat dalam tiap permasalahan siswa dan tidak hanya menjadi simbol saja. Termasuk menjalin hubungan baik dengan orangtua siswa. "Angka 658 ribu harus mulai diurai terlebih pada tahun ajaran baru ini bukan terus mengandalkan judul (program) baru yang DPRD sendiri tidak pernah tahu," kata dia.

Ia menyebut beberapa program Gubernur Jabar yang dianggap bagus secara pemberitaan menjadi barang baru dan terus dilanjukan. Ia pun mengkritik Pemprov Jabar bahwa dalam bernegara harus terdapat perencanaan yang dilakukan oleh eksekutif dan tidak spontan.