Sahroni Hormati KPK Tangkap Bupati Koltim: tapi OTT Harusnya Ditangkap Langsung

Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni merespons soal Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis, yang ditangkap dalam OTT KPK. Abdul ditangkap setelah rakernas NasDem, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Sahroni mengatakan, kasus yang menjerat Abdul Azis adalah masalah pribadi. Tidak ada kaitannya dengan NasDem yang sedang menggelar rakernas.

"Kita hormari proses hukum yang dilakukan KPK, saat konferensi pers kemarin saya juga sampaikan secara langsung bilamana ada penyelidikan tindak pidana perkara yang bersangkutan sedang dilidik, silakan prosesnya dilanjutkan," kata Sahroni kepada wartawam, Jumat (8/8).

"Saya sampaikan karena yang bersangkutan adalah urusan pribadi dan tidak ada urusan rakernas, jadi itu hak prerogatif mekanisme hukum yang ada di KPK," tambah dia.

Sahroni memastikan NasDem mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan KPK dan tidak melakukan intervensi. Ia meluruskan, Abdul Azis ditangkap bukan di lokasi rakernas NasDem.

"Saya pastikan tidak ada intervensi. Namun penangkapan tidak di area di mana kita sedang laksanakan rakernas, mungkin di tempat lain bersamaan adanya tindak pidana yang bersamaan, tapi di lokasi rakernas tidak ada," ucap Sahroni.

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi III DPR ini memberikan catatan kepada KPK terutama terkait masalah OTT. Ia berharap KPK memahami apa itu prinsip OTT.

"Ke depan sistem OTT yang dimiliki oleh KPK harus dijadikan pedoman bahwa OTT yang di maksud adalah tertangkap tangan secara langsung kepada pihak-pihak yang ditarget," kata Sahroni.

KPK menegaskan OTT terhadap Bupati Koltim, Abdul Azis, bukan drama. Penangkapan Abdul Azis dalam OTT sempat diungkapkan dalam informasi awal KPK. Akan tetapi, Abdul Azis langsung membantah tertangkap dalam OTT tersebut.

Namun Abdul Azis telah ditangkap dan sedang diperiksa di Polda Sulsel. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penangkapan tersebut bukan drama.

"Nanti kami jelaskan kronologi dan konstruksi perkaranya seperti apa. Supaya masyarakat juga bisa menilai ini bukan drama tapi memang ada fakta-fakta perbuatannya," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (8/8).

Budi menyebut, KPK mendapatkan dukungan penuh dari sejumlah pihak dalam pelaksanaan OTT tersebut. Termasuk, dukungan dari masyarakat Sulawesi Tenggara.