RIBUAN warga Pati melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo dicopot dari jabatannya di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu, 13 Agustus 2025. Tuntutan dari demo Pati itu berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Warga memprotes kebijakan yang dianggap membebani mereka. Namun, Sudewo merepons kritik warga dengan arogan. Sudewo menantang warga membawa sampai 50 ribu massa untuk menolak kebijakan kenaikan PBB-P2 itu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Belakangan, Sudewo membatalkan kenaikan PBB-P2 dan meminta maaf atas pernyataannya. Namun, warga tetap melakukan aksi. Kemarin, Sudewo menemui massa dan meminta maaf atas perbuatannya. Dia berjanji akan melakukan perbaikan.
Warga meminta Sudewo mundur bukan hanya karena kenaikan PBB. DPRD Pati mendapatkan laporan bahwa warga juga protes terhadap pemecatan ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pati. Sudewo menghentikan 220 pegawai RSUD Pati tanpa pesangon.
Menanggapi protes warga, DPRD Pati membentuk panitia khusus hak angket untuk membahas pemakzulan Bupati Sudewo. Presiden Prabowo Subianto juga menyayangkan sikap arogan Sudewo. Istana pun mengimbau kepala daerah untuk lebih bijak dalam menanggapi protes masyarakat.
Berikut respons berbagai pihak terhadap demonstrasi warga Pati kemarin:
Pengamat bilang protes warga Pati tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat
Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan kegaduhan di Pati, Jawa Tengah, merupakan dampak kebijakan pemerintah pusat. Langkah Bupati Pati Sudewo yang ingin menaikkan tarif PBB P2 hingga 250 persen imbas pemangkasan anggaran transfer ke daerah oleh pemerintah pusat.
Syafruddin bilang pemangkasan anggaran ke daerah ini menekan pemerintah lokal menggenjot pendapatan asli mereka. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50 triliun pada 2025. “Tekanan ini secara langsung membebani masyarakat, memicu ketegangan seperti yang terjadi di Pati,” katanya saat dihubungi pada Rabu, 13 Agustus 2025.
DPRD Pati bentuk Panitia Khusus Hak Angkat untuk Bupati Sudewo
DPRD Pati menggelar rapat untuk merespons tuntutan warga meminta Sudewo mundur dari jabatannya, kemarin. Rapat itu membahas penolakan warga atas kebijakan PBB-P2 250 hingga protes pemecatan ratusan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Pati.
Ketua DPRD Ali Badrudin kemudian mengetok palu tanda setuju pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket untuk Bupati Sudewo. Panitia itu akan membahas berbagai kebijakan yang bermasalah. Menurut dia, bila dalam rapat-rapat Pansus Hak Angket ditemukan kesalahan Bupati Sudewo, maka mereka bisa mengusulkan pemakzulan terhadap Sudewo. Setelah itu panitia hak angket akan memberikan hasil itu ke rapat paripurna DPRD.
Jika disetujui, maka keputusan itu akan dibawa ke Mahkamah Agung atau MA. "Kalau memang terbukti dan bersalah pasti ada pemakzulan," kata Ali.
PKB bilang pelengseran Bupati Sudewo harus melalui mekanisme demokrasi
Wakil Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengatakan tuntutan pelengseran terhadap Bupati Pati Sudewo harus dilakukan dengan mekanisme yang demokratis. Pemakzulan Sudewo tidak boleh dilaksanakan melalui aksi anarkis.
Dia pun menyebut langkah DPRD Pati membentuk Panitia Khusus Hak Angket tentang Pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah tepat. “Itu kan berarti mekanismenya sudah oke, sudah tepat menurut saya. Jangan sampai ada orang dijatuhkan lewat proses anarkisme, tetapi harus pakai mekanisme demokrasi,” kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Prabowo Menyayangkan sikap Bupati Sudewo
Jubir presiden Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyayangkan sikap Bupati Pati Sudewo yang arogan ketika menanggapi protes warga. Prasetyo pun mengimbau pejabat publik di pusat maupun daerah agar berhati-hati menyampaikan kebijakan.
Apalagi kebijakan yang langsung berdampak kepada masyarakat. “Itu terus-menerus kami imbau,” ujar Prasetyo.
Gerindra Minta Sudewo tidak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono meminta Sudewo—yang merupakan kader partainya—untuk tidak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat. Dia mengaku sudah menyampaikan kepada Sudewo untuk memperhatikan aspirasi masyarakat.
“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban,” kata Sugiono melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 Agustus 2025.