Pajak Jadi Fondasi Pembangunan Jakarta: Wujud Kota Maju, Tangguh & Berkelanjutan

Pajak memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah. Bagi Provinsi DKI Jakarta, pajak bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan fondasi utama dalam membangun kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga perlindungan sosial, tidak lepas dari kontribusi pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Sebagian besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta berasal dari sektor perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut berbagai jenis pajak daerah. Di Jakarta, jenis pajak tersebut antara lain:

Dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2024, total target pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp 72,44 triliun, dengan kontribusi dari pajak daerah mencapai Rp 52,39 triliun yang lebih dari 70 persen dari total pendapatan.

Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis, antara lain:

Infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan kota yang nyaman, modern, dan terintegrasi.

Pajak juga menopang kualitas layanan publik yang menyentuh langsung kehidupan warga, meliputi:

Pendapatan pajak turut digunakan untuk menjalankan berbagai program perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Beberapa di antaranya meliputi:

Kehadiran program ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI dalam menekan ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Sebagai kota dengan risiko banjir tinggi, Jakarta mengalokasikan anggaran dari pajak untuk berbagai proyek pengendalian banjir, seperti:

Selain itu, dana pajak juga digunakan untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH), pengelolaan air limbah, serta program penghijauan untuk menciptakan kota yang lebih sehat dan lestari.

1. Homepage
2. Politics
3. Pajak Jadi Fondasi Pembangunan Jakarta: Wujud Kota Maju, Tangguh & Berkelanjutan