Menuju Indonesia Emas 2045, Bukan Terperangkap "Rimba Gelap"

Ilustrasi artificial intelligence. Foto: Shutterstock

Setiap episode kemajuan peradaban manusia tak lepas dari peran teknologi yang mendefinisikan ulang banyak aspek kehidupan. Sekitar tiga dekade silam, internet hadir sebagai teknologi revolusioner yang mentransformasi lanskap sosial dan ekonomi Indonesia.

Kita menyaksikan bagaimana adopsi masif internet, tanpa diimbangi literasi digital dan etika yang memadai, justru melahirkan dampak negatif, termasuk maraknya perilaku tak etis di ruang digital. Kini, kita tengah menghadapi gelombang transformasi yang jauh lebih besar dan kompleks: Kecerdasan Buatan (AI).

AI bukan sekadar alat pelengkap atau pendorong efisiensi; ia adalah "transformer" peradaban yang fundamental, membentuk ulang berbagai cara kita berinteraksi, bekerja, bahkan berpikir. Kesadaran ini mutlak bagi setiap negara.

Bagi Indonesia, dengan segala kekhasan dan kerentanan sosialnya, pemahaman ini menjadi jauh lebih krusial. Jika negara tidak hadir sebagai nakhoda yang kuat, alih-alih mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, kita justru berisiko besar terperosok dalam sebuah 'Rimba Gelap'—suatu kondisi sosial yang sangat kita khawatirkan.

Ancaman 'Rimba Gelap' Sosial di Depan Mata

Kekhawatiran akan skenario ini berakar dari sebuah gagasan yang populer dalam fiksi ilmiah, yakni "Dark Forest Theory ", yang menggambarkan peradaban di alam semesta yang saling mencurigai, bersembunyi, bahkan menyerang untuk bertahan hidup. Teori ini menginspirasi diksi 'Rimba Gelap' untuk merefleksikan potensi kekacauan sosial di Indonesia jika negara lengah dalam menakhodai revolusi AI:

Pecahnya Kohesi Sosial Akibat Disinformasi AI

Dalam lima tahun ke depan, AI generatif akan mempermudah produksi dan penyebaran berita bohong, deepfake, dan narasi manipulatif yang kian realistis, dengan skala dan kecepatan tak terbayangkan. Tanpa literasi digital kritis yang digalakkan secara masif oleh negara, masyarakat akan kesulitan membedakan fakta dari fiksi. Ini bisa memicu kecurigaan massal dan perpecahan antar kelompok (agama, suku, politik) yang kian meruncing. Lingkungan daring bisa menjadi "rimba gelap" di mana setiap informasi terasa seperti ancaman, mengikis kepercayaan dan memicu konflik.

Kesenjangan Ekonomi Ekstrem & Gejolak Sosial

Otomatisasi berbasis AI berpotensi menghilangkan jutaan pekerjaan rutin, terutama di sektor padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia. Tanpa program reskilling dan upskilling nasional yang masif serta jaring pengaman sosial yang kuat, gelombang pengangguran baru akan menciptakan frustrasi dan kemarahan.

Masyarakat kelas menengah ke bawah akan makin terpinggirkan, memicu ketidakpuasan ekonomi yang meluas, bahkan bisa berujung pada demonstrasi atau kerusuhan sosial. AI yang didominasi segelintir pemodal kuat hanya akan memperlebar jurang kesenjangan, jauh dari cita-cita keadilan Indonesia Emas 2045.

Erosi Nilai dan Ketahanan Bangsa

AI yang tidak selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa dapat merusak tata krama dan etika komunikasi kita. Ketergantungan pada teknologi AI asing tanpa filter budaya dapat mengikis kedaulatan data dan melemahkan ketahanan siber.

Jika masyarakat hidup dalam suasana penuh kecurigaan dan manipulasi, nilai-nilai seperti gotong royong dan toleransi akan memudar, digantikan oleh individualisme ekstrem atau sektarianisme. Ini mengancam fondasi kebangsaan dan cita-cita Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara yang berdaulat dan makmur.

Celah Kekuatan Negara Saat Ini: Sebuah Peringatan

Ilustrasi AI. Foto: Shutterstock

Kita melihat upaya-upaya awal. Berbagai kementerian kini memiliki unit kerja AI, umumnya dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II. Ini adalah langkah positif yang menunjukkan adanya kesadaran. Namun, kita harus jujur: level eselon II tidak cukup kuat untuk menakhodai transformasi sekelas AI yang bersifat lintas sektoral dan merambah peradaban. AI bukanlah persoalan sektoral; ia adalah isu fundamental nasional yang membutuhkan orkestrasi di level tertinggi.

Terlebih lagi, kondisi demokrasi Indonesia yang masih relatif muda, di tengah keberagaman yang luar biasa, merupakan kerentanan yang sangat patut dipertimbangkan. Proses adaptasi dan konsolidasi demokrasi seringkali diiringi tantangan polarisasi dan penyebaran informasi.

Jika ditambah dengan gelombang AI yang tidak terkendali, ancaman terhadap kohesi sosial akan berlipat ganda. Kelemahan sistem birokrasi yang ada, dengan kemungkinan lambatnya koordinasi dan pengambilan keputusan, juga menjadi faktor pemberat. Namun, kondisi ini tidak boleh dijadikan alasan apalagi 'kambing hitam' untuk bertindak tidak serius. Momentum sudah mendesak, dan AI tidak akan menunggu.

Tanpa orkestrasi yang kuat, upaya pemerintah akan menjadi parsial dan terfragmentasi. Akibatnya, manfaat AI akan cenderung terkonsentrasi pada pemodal besar yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan mengadaptasi teknologi ini dengan cepat. Sementara itu, masyarakat kelas menengah ke bawah akan menjadi "korban" ketertinggalan, terjebak dalam keterbatasan akses dan pemahaman. Ini adalah bukti nyata bahwa kehadiran negara belum tampil secara cukup kuat untuk menghadapi gelombang transformasi AI ini secara inklusif.

Nakhoda Kuat: Kunci Menuju Indonesia Emas 2045

Mewujudkan Indonesia Emas 2045 di tengah gelombang AI bukanlah tugas mudah, tetapi juga bukan mustahil. Kuncinya terletak pada kepemimpinan negara sebagai nakhoda utama yang mampu mengorkestrasi seluruh potensi bangsa.

Untuk itu, perlu segera dibentuk lembaga orkestrator AI dengan kewenangan kuat, langsung di bawah Presiden. Opsi yang paling realistis dan cepat adalah memperkuat Kantor Staf Presiden (KSP) dengan pembentukan deputi atau unit khusus AI yang mumpuni. Unit ini harus diisi oleh ahli-ahli AI dan kebijakan, dengan mandat jelas, wewenang untuk mengatasi hambatan lintas sektoral, dan didukung penuh oleh Presiden. Alternatifnya, pembentukan lembaga baru setingkat KSP yang fokus penuh pada AI dapat dipertimbangkan untuk jangka panjang, meskipun membutuhkan waktu.

Lembaga orkestrator ini harus memastikan AI digunakan untuk:

• Meningkatkan literasi digital berbasis etika dan nilai, agar masyarakat mampu membedakan fakta dan hoaks, serta berinteraksi secara sehat.

• Merumuskan regulasi yang adaptif dan proaktif, melindungi data pribadi, dan menindak penyalahgunaan AI.

• Mendorong investasi pada peningkatan keterampilan nasional, menyiapkan angkatan kerja untuk pekerjaan masa depan.

• Mengembangkan inovasi AI yang membumi, relevan dengan kebutuhan lokal dan selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia.

Masa depan peradaban kita di era AI akan sangat bergantung pada bagaimana kita bersama-sama mempersiapkan diri. Pelajaran dari era internet sudah jelas: teknologi tanpa fondasi kesiapan sosial, etika, dan kebijakan yang kuat dapat berbalik menjadi bumerang.

Revolusi AI adalah kesempatan terakhir kita untuk belajar dari masa lalu, bertindak proaktif, dan memastikan bahwa kemajuan teknologi ini benar-benar menjadi pendorong kemajuan bangsa Indonesia secara menyeluruh, bukan justru memperparah kesenjangan dan perpecahan.

Negara harus hadir sebagai garda terdepan untuk memastikan masa depan yang aman, kondusif, dan penuh harmoni bagi generasi selanjutnya, demi benar-benar terwujudnya Indonesia Emas 2045 seperti yang kita cita-citakan, bukan terjebak dalam 'Rimba Gelap' yang akan mengancam masa depan generasi.