Menanti Keputusan Tarif Impor Trump, Pemerintah RI Diminta Siapkan Strategi

Presiden Donald Trump menunjukkan grafik tarif impor baru saat "Make America Wealthy Again" di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (2/4/2025). Foto: Brendan Smialowski/AFP

Batas akhir negosiasi tarif impor yang diberikan Presiden AS Donald Trump tinggal dua hari, yakni pada 9 Juli 2025. Sejumlah negara terus melakukan strategi negosiasi demi menghindari tarif tinggi.

Trump mengatakan, tarif impor dipatok dari 10 persen hingga 70 persen. Dia juga sudah menandatangani surat untuk 12 negara berisi besaran tarif impor. Rencananya surat-surat tersebut dikirim Senin (7/7) waktu AS karena pemberlakukan tarif mulai 1 Agustus 2025.

"Saya sudah menandatangani beberapa surat dan itu akan dikirim pada Senin, mungkin dua belas. Besaran tarifnya pun berbeda-beda," katanya dikutip dari Reuters, Minggu (6/7).

Sebanyak 12 negara itu nantinya hanya memiliki dua pilihan setelah mengetahui pengenaan tarif bea masuk yaitu terima atau tinggalkan. Trump memilih surat sebagai sarana pengumuman tarif, karena dianggap lebih mudah.

Sebelumnya Trump berniat untuk menerima negosiasi dengan sejumlah negara mengenai tingkat tarif, tetapi dia kecewa dengan proses tersebut setelah berulang kali mengalami kemunduran dengan mitra dagang utama, termasuk Jepang dan Uni Eropa.

Pemerintah Indonesia Diminta Siapkan Strategi

Salah satu negara yang sudah mendapatkan kesepakatan dengan AS adalah Vietnam, berhasil terhindar dari tarif dagang sebesar 46 persen yang semula direncanakan Presiden AS Donald Trump. Setelah beberapa pekan negosiasi, tarif diturunkan menjadi 20 persen usai Trump berbicara dengan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam.

Mengenai kemungkinan berapa tarif yang akan dikenakan AS terhadap Indonesia, Ekonom dari CORE Yusuf Rendy Manilet menyatakan, jika lebih tinggi dari Vietnam, misalnya mencapai atau bahkan melebihi 32 persen, maka daya saing produk Indonesia di pasar AS akan terpukul. Ia menyebut, peluang Indonesia sangat tergantung pada seberapa besar tarif yang akan dikenakan ke depan.

“Dalam kondisi itu (Indonesia kena tarif besar), justru negara lain seperti Bangladesh atau Meksiko bisa mengambil alih pasar tersebut. Dengan tenggat waktu dan dinamika perdagangan internasional yang cepat berubah, pemerintah Indonesia harus segera bertindak strategis,” sebut Yusuf saat dihubungi kumparan, Minggu (6/7).

Yusuf juga menilai perjanjian dagang seperti PTA (Preferential Trade Agreement) atau FTA (Free Trade Agreement) dengan AS bisa menjadi langkah strategis berikutnya jika Indonesia dikenakan tarif tinggi. Katanya, Vietnam telah lebih dulu melakukan ini melalui keterlibatannya dalam berbagai perjanjian dagang regional dan bilateral, yang akhirnya memberikan mereka posisi tawar lebih baik.

Di sisi lain, Ekonom Perbankan, Keuangan, dan Investasi dari FEB UGM, Eddy Junarsin, menilai bahwa jika pemerintah mampu menegosiasikan tarif masuk ke pasar AS di bawah 20 persen, terdapat peluang besar bagi pelaku usaha Indonesia. “Peluang itu akan muncul jika tarif AS terhadap Indonesia berhasil dinegosiasikan pada level di bawah 20 persen,” jelas Eddy.

Menurut Eddy, Indonesia memiliki sejumlah keunggulan struktural yang dapat dimanfaatkan sebagai nilai tawar dalam negosiasi, seperti kualitas sumber daya manusia, pendidikan, etos kerja, serta regulasi yang dinilai lebih relevan dan berkualitas. Dengan keunggulan tersebut, ia menilai Indonesia berpotensi mengungguli Vietnam yang saat ini telah dikenakan tarif tetap.

“Indonesia punya peluang menegosiasikan tarif yang lebih rendah daripada Vietnam. Bagaimanapun juga, Indonesia punya posisi strategis sebagai negara yang netral, bersahabat, dan berpengaruh di Asia Pasifik,” tutur Eddy.