Mantan Danjen Kopassus Tanggapi Satuan Elite TNI Dijabat Bintang Tiga

TENTARA Nasional Indonesia (TNI) tengah menyiapkan restrukturisasi besar terhadap tiga satuan pasukan elite, yaitu Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Korps Marinir TNI Angkatan Laut, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI Angkatan Udara. Salah satu bentuk perubahan itu adalah menaikkan kepangkatan pimpinan ketiga satuan tersebut dari jenderal bintang dua menjadi bintang tiga.

Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayor Jenderal Deddy Suryadi menyambut baik langkah ini. “Ya baguslah, itu namanya reorganisasi, pastikan dihadapkan dengan semua tantangan,” ujar Deddy saat ditemui di Lapangan Kartika, Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Jumat, 8 Agustus 2025.

Menurut Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ke-36 ini, tujuan kebijakan tersebut untuk kebutuhan organisasi. Ia mengatakan tidak hanya Kopassus yang nantinya dipimpin bintang tiga, melainkan pasukan khusus dari matra lainnya. “Penyegaran organisasi,” kata dia. 

Rencana peningkatan status satuan elite ini menjadi perhatian menjelang pelantikan sejumlah perwira tinggi TNI oleh Presiden Prabowo Subianto di markas latihan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, pada Ahad, 10 Agustus 2025. Momen tersebut akan menandai era baru bagi pasukan elite di bawah komando Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi membenarkan bahwa Kopassus, Marinir, dan Kopasgat akan segera dipimpin oleh perwira tinggi bintang tiga. “Kopassus, Marinir, dan Kopasgat,” kata Kristomei saat dikonfirmasi, Kamis, 7 Agustus 2025.

Namun, langkah reorganisasi ini juga mendapat sorotan dari kalangan sipil. Pengamat militer dari Centra Initiative Al Araf menilai pengembangan struktur organisasi TNI merupakan wewenang internal, tetapi seharusnya mempertimbangkan kapasitas fiskal negara. “Pengembangan organisasi itu harus dilihat dari kapasitas keuangan dan kesejahteraan. Karena akan menambah beban rutin,” kata dia saat dihubungi Kamis malam. 

Ia menyebut lebih dari 70 persen anggaran pertahanan Indonesia saat ini terserap untuk belanja rutin, seperti gaji dan tunjangan personel. “Kalau mengembangkan organisasi, harus ada anggaran baru juga,” ujar Al Araf. 

Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal (Purn) Dudung Abdurrahman mengungkapkan rencana itu merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. “Ini perintah Presiden, saya dengar itu memang dikembangkan organisasinya,” ujar dia saat ditemui di kantor Tempo, Rabu, 4 Agustus 2025.

Dudung menyebut beberapa daerah yang dipertimbangkan menjadi markas grup baru Kopassus, antara lain Pekanbaru, Kalimantan, Kendari, dan Papua. “Sehingga nanti ada beberapa grup. Artinya, penilaian beliau (Presiden), karena luasnya wilayah, perlu satuan-satuan yang dikembangkan,” ujar dia.