Gubernur Pramono Minta Beras Oplosan Food Station Ditarik dari Pasaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah merek beras premium PT Food Station Tjipinang Jaya diketahui tidak memenuhi standar mutu. Pasalnya, beras premium yang diproduksi BUMD Jakarta itu dioplos dengan beras kualitas medium.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta jajarannya menarik beras oplosan yang sudah beradar di pasaran. Namun, ia mengaku, hal itu tidak bisa dilakukan dengan optimal, mengingat sudah ada beras yang dibeli dan dikonsumsi masyarakat.

"Bagaimana dengan hal yang sudah terjadi di lapangan? Kalau bisa ditarik saya minta untuk ditarik, tapi ini kan persoalannya mungkin sudah dikonsumsi," kata Pramono saat ditemui di Gelanggang Mahasiswa Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).

Dia menjelaskan, Pemprov DKI akan menyerahkan kasus itu sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Pramono memastikan siap untuk memberikan dukungan kepada penyidik Bareskrim Polri dalam melakukan investigasi beras oplosan.

"Untuk hal yang berkaitan dengan proses penegakan hukum, kami memberikan support dukungan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap dan juga mendalami memutuskan apapun yang akan menjadi keputusan. Pemerintah Jakarta akan memberikan support sepenuhnya," ucap Pramono.

Tiga pejabat Food Station telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Satgas Pangan Polri, yakni Direktur Utama (Dirut) Karyawan Gunarso, Direktur Operasional Ronny Lisapaly, dan Kepala Seksi Quality Control berinisial RP. Ketiganya diduga memperdagangkan beras yang tidak sesuai dengan SNI 6128:2020 dan melanggar peraturan terkait mutu pangan.