Belajar dari Demo Pati, LBH Ansor Ingatkan Kepala Daerah Jangan Arogan 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor mengingatkan seluruh kepala daerah di Indonesia untuk mengedepankan sikap santun, terbuka, dan menghargai aspirasi warganya dalam setiap pengambilan kebijakan. 

Peringatan ini disampaikan oleh Sekretaris LBH GP Ansor, Taufik Hidayat, SH MH, menyusul memanasnya aksi demonstrasi di Pati, Jawa Tengah, yang dipicu kebijakan Bupati Pati menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) hingga 250 persen.

Menurut Taufik, aksi warga kian panas akibat komunikasi Bupati yang dinilai menantang masyarakat.

“Mestinya Bupati sadar dirinya adalah pelayan warga, bukan penguasa. Jabatan Bupati adalah amanah yang harus dijalankan dengan kerendahan hati dan keterbukaan terhadap kritik,” tegasnya, Kamis (14/8/2025).

Ia menegaskan bahwa kritik dari rakyat adalah bentuk partisipasi demokrasi yang seharusnya disambut positif sebagai peluang memperbaiki kinerja.

“Sikap arogan kepala daerah dapat memicu ketegangan sosial dan kemarahan rakyat. Pemimpin yang baik harus mampu mendengar dan merespons keluhan rakyat secara bijak,” jelasnya.

Taufik mengingatkan, sebagaimana diatur UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. “Kepala daerah jangan arogan dengan mengancam rakyat dan jangan pernah berani melawan kekuatan rakyat,” ujarnya

Sementara itu, sebanyak lima peserta aksi yang berpartisipasi dalam unjuk rasa akbar di Alun-Alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), pada Rabu (13/8/2025), masih menjalani perawatan di RSUD Soewondo.

Mereka dirawat karena mengalami sesak napas akibat terpapar gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian ketika demonstrasi berubah ricuh. \