Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan belanja pemerintah pusat pada tahun 2026 bakal melonjak signifikan. Porsi terbesar akan diarahkan untuk program perlindungan sosial (perlinsos).
Sebagai gambaran, dia menjelaskan pada 2025 anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat khususnya kelompok berpenghasilan rendah mencapai Rp 1.333 triliun.
"Dua hari lagi Bapak Presiden akan menyampaikan untuk tahun depan dan angkanya lebih besar sekali dari mulai perlindungan sosial (perlinsos)," kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu (13/8).
Perlinsos mencakup beragam bantuan, mulai dari tunai, pangan, hingga pendidikan. Sri Mulyani menyebut program prioritas antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga miskin, bantuan sembako untuk 18 juta keluarga, serta subsidi pembiayaan bagi pelaku UMKM.
"UMKM yang belum mampu kita berikan akses tadi, jadi itu adalah akses kapital dengan kita tahu kemampuan untuk membayarnya yang terbatas maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya. Itu bisa distrukturkan secara syariah," ujarnya.
Belanja pemerintah juga akan difokuskan pada penyediaan layanan kesehatan gratis, serta pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah.
"Takdir mengenai kematian kita nggak pernah tahu, tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan itu ikhtiar kita," kata Sri Mulyani.
Tak hanya itu, APBN juga akan membiayai sektor pendidikan melalui sekolah rakyat, serta mendukung ketahanan pangan dan energi. Menurutnya, kedaulatan negara tak mungkin terwujud tanpa kemandirian di dua sektor ini.
"Tidak ada negara yang mampu menjaga kedaulatannya dan memakmurkan rakyatnya apabila tidak mampu memenuhi energi dan pangan, dari mulai memberikan subsidi pupuk kepada petani yang membutuhkan, alsintan hingga perluasan," ujarnya.