Green Sukuk RI Raup Rp 84,7 T di Pasar Domestik, Mayoritas dari Investor Ritel

Indonesia mencatat prestasi di kancah keuangan syariah global melalui penerbitan Sukuk Hijau (Sovereign Green Sukuk), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pertama di dunia. Hingga kini, pemerintah telah berhasil menghimpun dana mencapai USD 7,7 miliar dan Rp 84,7 triliun di pasar domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan mayoritas pembeli SBSN tersebut berasal dari kalangan investor ritel yang digunakan untuk berbagai proyek pembangunan.

“Saya harap yang di ruangan ini termasuk yang membeli SBSN retail kita, karena dia adalah untuk membangun berbagai proyek-proyek dari mulai kampus-kampus, sekolah, rumah sakit,” ungkap Sri Mulyani dalam Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah Refleksi Kemerdekaan RI 2025, Rabu (13/8).

Menurutnya, program-program mengenai hilirisasi yang telah direncanakan oleh pemerintah semuanya basisnya aset nyata (tangible asset) karena ekonomi syariah umumnya memerlukan underlying asset sebagai dasar penerbitan instrumen keuangan.

“Kalau itu semua distrukturkan secara syariah saya yakin kita akan melejit nomor satu di dunia,” ungkapnya.

Meski demikian, Sri Mulyani menekankan tantangan terbesar dalam pembiayaan syariah agar struktur yang sifatnya syariah tidak menambah beban, tidak menciptakan inefisiensi, dan menimbulkan moral hazard.

“Karena sama seperti instrumen yang lain begitu dia digunakan dengan etika yang salah maka dia juga bisa menjadi instrumen yang menyengsarakan,” ungkapnya.

Selain Green Sukuk, pemerintah juga terus berinovasi dengan instrumen pembiayaan syariah lainnya, seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Instrumen ini telah mendapat penghargaan dari Islamic Development Bank sebagai inovasi pembiayaan sosial berbasis wakaf.

Pemerintah akan terus mendorong proyek-proyek yang memanfaatkan nilai buku sebagai dasar pengalihan atau perolehan harta untuk penggabungan, peleburan, pemekaran, maupun pengambilalihan usaha.

Sri Mulyani mengungkapkan persepsi ekonomi syariah memiliki struktur yang lebih rumit harus dihilangkan. Dalam hal ini, kerja sama Pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi sangat penting, mengingat Dewan Syariah berada di bawah MUI dan memiliki peran kunci.

“Bagaimana kita bisa menjawab masalah-masalah dengan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan dan tetap memiliki etika tanpa menciptakan beban kepada yang harus melakukan. Itu adalah tantangan nyata karena kalau tidak yang muncul adalah instrumen lain Yang menjawab berbagai kebutuhan itu,” terangnya.