Sri Mulyani Akui Anggaran Sekolah Rakyat Bertambah Besar

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan APBN mendukung penuh program Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi prioritas Presiden tahun ini. Ia mengungkapkan, jumlah SR yang dibangun dan dioperasikan tahun ini jauh lebih banyak dari perkiraan awal.

“Presiden menghargai effort dari Mensos memimpin program ini bekerja sama dengan menteri lainnya. Ini hal positif dari beliau, yaitu keinginan yang dibangun anggarannya seperti apa dari kementerian secara teknikal,” kata Sri Mulyani di sela meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta, di Jakarta Selatan, Sabtu (9/8).

Menurutnya, pemerintah menargetkan pembangunan dan operasional ratusan SR tahun ini. "APBN mendukung tadi arahan Presiden ini menjadi program prioritas Presiden untuk tahun ini awalnya tidak membayangkan akan mendapatkan 167 (SR) ditambah 30 (SR) ditambah 100 (SR) lagi," katanya.

Dari total itu, sudah ada 67 SR yang beroperasi, dan akan bertambah menjadi 100 titik pada tanggal 15 Agustus 2025. Dan, pada bulan September 2025 ditarget bakal bertambah jadi 159 SR.

SR akan fokus pada pembiayaan operasional untuk menyediakan fasilitas tempat tinggal, listrik, air, internet, seragam, laptop, hingga pemimpin asrama, guru pendamping, kepala sekolah, dan guru pengajar.

“Untuk tahun ini untuk 157 SR operating sudah harus disiapkan Agustus atau awal September,” ujarnya.

Sri Mulyani menjelaskan, pembangunan SR baru dari nol memerlukan anggaran lebih besar dibandingkan sekadar memodifikasi fasilitas yang sudah ada. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk biaya operasional jangka panjang.

“Tahun ini sekitar Rp 7 triliun untuk Kemensos maupun Kementerian PU, tidak semuanya di beliau (Mensos), guru ada di Kemendikdasmen. Ini kolaborasi semua,” ucap dia.

Bendahara negara melanjutkan, tahun depan jumlah SR bakal dibangun 200 SR, sehingga kebutuhan anggarannya meningkat karena harus membiayai operasional penuh selama setahun. Rencana anggaran ini bakal disampaikan Presiden Prabowo pada 15 Agustus untuk dibahas bersama DPR dalam kerangka APBN 2026.