Senator Filep Minta Intervensi Pemerintah untuk Prioritaskan Orang Asli Papua

REPUBLIKA.CO.ID, PAPUA BARAT - Senator Papua Barat, Dr Filep Wamafma merespons keluhan dan aspirasi Serikat Pekerja LNG Tangguh (SPLT) dan Solidaritas Pekerja Papua di LNG Tangguh Provinsi Papua Barat terkait permasalahan rekrutmen tenaga kerja operator kilang yang dinilai tidak berpihak dan terindikasi diskriminatif terhadap pekerja asal Papua.

Sebagaimana diketahui, kalangan pekerja asal Papua menyatakan penolakan tegas yang difasilitasi SPLT atas rekrutmen teknisi/operator LNG Tangguh yang sedang berlangsung karena dinilai berpotensi tidak mengakomodasi pekerja asal Papua dengan syarat penerimaan yang terlalu tinggi.

Filep Wamafma yang telah lama menyuarakan kritik terhadap dampak operasional dan kontribusi BP LNG Tangguh di Bintuni itu mendesak pemerintah untuk memperhatikan dan mengintervensi kebijakan penerimaan tenaga kerja agar berpihak pada tenaga kerja asal Papua.

Dia mengingatkan, operasional BP LNG Tangguh harus berjalan sesuai dengan semangat dan komitmen AMDAL bagi masyarakat Bintuni dan masyarakat Papua.

“Di momen HUT RI ke-80 tahun ini, saya meminta bapak Presiden Prabowo untuk memperhatikan kehendak dan aspirasi masyarakat pekerja asal Papua yang saat ini terindikasi diperlakukan diskriminatif oleh BP Tangguh,” kata dia kepada media, Senin (18/8/2025).

Dia mengingatkan, polemik rekrutmen ini sangat krusial karena menyangkut hak-hak dasar orang Papua terutama untuk berkehidupan layak di atas tanahnya sendiri, masyarakat harus mendapat kesempatan kerja atas pengelolaan SDA yang diambil dari tanah Papua di Bintuni.

Apalagi, kata dia, wakil pemerintah yakni SKK Migas memiliki hubungan penting dengan operasional LNG Tangguh sebagai pengawas dan regulator kegiatan hulu migas terlebih proyek LNG adalah strategis saat ini.

“Tentu kita tahu, SKK Migas juga mendukung pengembangan potensi lokal dalam proyek Tangguh, termasuk penggunaan tenaga kerja lokal dan kerjasama dengan industri lokal. Maka dalam domain ini, negara harus hadir mengawal komitmen dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal sesuai AMDAL,” kata dia.

Lebih lanjut, Filep yang saat ini menjabat Ketua Komite III DPD RI itu menekankan agar pemerintah tegas mengutamakan kepentingan rakyat atas korporasi dengan langkah bijaksana.

Menurutnya, pembangunan kapasitas SDM pekerja asal Papua harus menjadi agenda rutin dan prioritas sebagai wujud kaderisasi dan regenerasi internal BP Tangguh.

Pihaknya mengaku menerima keluhan bahwa syarat dan kualifikasi penerimaan teknisi atau operator kilang terlalu tinggi juga syarat pengalaman kerja yang tinggi pula 6 tahun untuk Sarjana dan 8 tahun untuk D-III, ini menutup peluang bagi tenaga kerja Papua masuk maupun pekerja untuk naik posisi pada level senior teknisi.

Dirinya mendukung solusi yang diajukan oleh serikat pekerja Papua agar rekrutmen dilakukan dengan merekrut teknisi asal Papua baik fresh graduate maupun yang sudah bekerja untuk dikader melalui training khusus dengan skema percepatan yang disebut Junior Technician Accelerated Programme. Program ini juga akan memberi solusi kebutuhan SDM bagi LNG.

BACA JUGA: Perang Iran Israel Segera Meletus dalam Skala Lebih Besar dan Mengerikan?

Dia menyebut inisiatif ini sangat lazim di dunia industri saat ini. Ada Management Trainee (MT) dan Fresh Graduate Development Program (FGDP) dalam mekanisme rekrutmen sekaligus pengembangan karier di perusahaan-perusahaan asing maupun dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang mendesak diperlukan perusahaan.

“MT untuk bidang manajerial dan FGDP bisa untuk banyak bidang. Ini bisa diterapkan untuk tenaga kerja Papua,” kata Filep.

Filep Wamafma pun menegaskan akan mengawal dan menyampaikan persoalan ini kepada kementerian/lembaga berwenang untuk segera ditindaklanjuti. Dia berharap, semua stakeholder terkait tetap berkomitmen mengawal keberpihakan kepada masyarakat lokal agar tetap berjalan konsisten dan berkelanjutan di semua sektor.