RI Butuh USD 625 M untuk Infrastruktur hingga 2026, Pemerintah Sanggup Berapa?

Foto udara sejumlah kendaraan melintas di Gerbang Tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap kebutuhan dana untuk sektor infrastruktur mencapai USD 625,37 miliar dari 2025 sampai 2026. Untuk itu pemerintah hanya bisa memenuhi 40 persen dari kebutuhan tersebut.

“Ini akan membutuhkan pendanaan sektor swasta dan juga dukungan dari banyak partner dan juga permintaan untuk menciptakan mekanisme pendanaan inovatif,” kata Sri Mulyani dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Selatan pada Rabu (11/6).

Dari 40 persen yang bisa dipenuhi pemerintah, 23 persen di antaranya atau USD 143,84 miliar berasal dari pemerintah pusat. Sementara 17 persen atau USD 106,31 miliar di antaranya dari pemerintah daerah.

Dengan begitu Sri Mulyani mengincar 30 persen sisanya dari sektor swasta dan 30 persen lainnya dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masing-masing USD 187,61 miliar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan pada konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). Foto: ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Kebutuhan USD 625,37 miliar tersebut nantinya digunakan untuk infrastruktur yang mendukung perekonomian, infrastruktur perkotaan, infrastruktur energi dan elektrifikasi, infrastruktur teknologi dan informasi sampai infrastruktur layanan publik.

“Infrastruktur harus bersifat inklusif, menjembatani kesenjangan tidak hanya antarwilayah tetapi juga antarmasyarakat. Singkatnya, infrastruktur saat ini bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota. Ini tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya,” ujarnya.

Maka dari itu menurutnya infrastruktur ke depan perlu memperhatikan dua hal yakni ketahanan iklim serta sejalan dengan tujuan pembangunan.