REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti dinamika baru dalam penyampaian kritik dari masyarakat. Menurutnya, saat ini kritik dari rakyat tidak lagi hanya berbentuk unjuk rasa fisik, melainkan telah berevolusi menjadi berbagai bentuk yang lebih kreatif dan gencar memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial.
"Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Jumat (15/8/2025).
Dia mencontohkan ungkapan kreatif kritik rakyat berupa kalimat dan sindiran seperti "kabur aja dulu" dan "Indonesia Gelap", lelucon politik "negara Konoha", hingga simbol-simbol seperti bendera One Piece. Menurutnya, fenomena ini menunjukkan aspirasi dan keresahan rakyat disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri.
"Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan dan di balik keresahan itu ada harapan," ujar Puan.
Menurut dia, dalam prinsip demokrasi, kebebasan berserikat dan berkumpul serta penyampaian kritik dan pendapat oleh rakyat harus mendapat ruang yang luas. Demokrasi tidak hanya berhenti di bilik suara, tetapi juga terus tumbuh di ruang dialog, dapur rakyat, balai desa, hingga gedung parlemen.
"Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat," kata dia.
Puan menilai pemegang kekuasaan perlu bijaksana dalam mendengar, memahami, serta merespons kritik dengan hati yang jernih dan pikiran terbuka. Akan tetapi, Puan menekankan kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan dan menjadi pemecah belah bangsa. Dia juga menekankan kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan.
"Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa," ujarnya.
Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat. Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju".