REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi tawuran kembali terjadi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, pada Kamis (14/8/2025). Aksi tawuran yang menggunakan petasan hingga senjata tajam itu viral di media sosial dan menjadi sorotan masyarakat luas.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, tawuran di kawasan Manggarai itu memang merupakan kejadian yang terus berulang. Ia menduga, aksi tawuran itu sengaja dilakukan untuk tujuan konten yang ingin diviralkan ke masyarakat luas.
"Kami melihat, menduga, memang ada beberapa tawuran yang terjadi di apa ya, semacam di, memang sengaja diviralkan, dibuat videonya, dibuat kontennya," kata dia dikutip Republika, Sabtu (16/8/2025).
Pramono mengaku telah menginstruksikan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk mencari pelaku tawuran tersebut. Satpol PP juga diminta berkoordinasi dengan aparat kepolisian agar pencariannya dapat dilakukan dengan optimal.
"Nah untuk itu, kami dengan Satpol PP dan tentunya dengan aparat penegak hukum meminta bahwa siapapun yang melakukan, mengontenkan ini tentunya harus kita cari bersama-sama dan harus diambil tindakan," kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi Jakarta Mujiyono mengatakan, aksi tawuran di Manggarai merupakan puncak dari persoalan sosial dan ekonomi. Hal itu merupakan akumulasi dari minimnya lapangan kerja, tingginya angka putus sekolah, terbatasnya ruang ekspresi positif bagi remaja, hingga lemahnya pengawasan lingkungan.
"Penanganan tawuran harus menyentuh akar masalah ini, bukan sekadar meredam gejalanya," kata dia saat dihubungi.
Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta itu menilai, salah satu upaya jangka pendek yang bisa dilakukan untuk mengatasi tawuran di Manggarai adalah membuat pos pantau yang beroperasi 24 jam di kawasan tersebut. Keberadaan pos pantau itu dinilai dapat mencegah terjadinya tawuran.
"Kehadiran personel yang siaga penuh terbukti mempercepat respons, sehingga bentrokan dapat dicegah sebelum meluas," kata dia.
Mujiyono juga menyinggung program Manggarai Bersholawat yang pernah digagas Pramono untuk mengatasi tawuran di kawasan itu. Menurut dia, program itu harus diintegrasikan dengan upaya lain, seperti pendidikan karakter, pembinaan kepemudaan, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi warga.
"Bahkan, jika diperlukan, mencontoh praktik di Jawa Barat, pelaku tawuran dapat diberikan pembinaan disiplin di barak militer untuk membentuk mental yang tangguh, terarah, dan bertanggung jawab," kata Mujiyono.