Pemerintah Siapkan Bantuan Beras untuk 18,3 Juta Warga, Fokus Wilayah Harga Tinggi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pemerintah akan segera meluncurkan program bantuan pangan beras sebagai bagian dari stimulus ekonomi nasional. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebut, program ini akan difokuskan ke daerah-daerah dengan harga beras yang cenderung tinggi.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menyetujui berbagai program stimulus ekonomi, salah satunya bantuan pangan beras untuk 18,3 juta penerima. Sampai rapat kemarin di Istana, jumlah penerima yang telah terverifikasi sebanyak 16,5 juta,” ujar Arief saat kunjungan kerja ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Kamis (5/6/2025), sebagaimana tercantum dalam keterangan resmi NFA.

Saat ini, proses verifikasi masih berlangsung. Sembari menunggu rampung, Badan Pangan Nasional tengah mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan. Estimasi anggaran berkisar antara Rp 4,6 hingga Rp 5 triliun, bergantung pada hasil akhir verifikasi jumlah penerima.

Arief menekankan bahwa bantuan pangan beras akan diprioritaskan bagi daerah yang paling memerlukan intervensi, seperti wilayah dengan harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyebutkan Papua, Maluku, dan kawasan timur Indonesia lainnya sebagai wilayah prioritas.

“Termasuk daerah sentra maupun non-sentra yang harga berasnya mengalami kenaikan, itu juga harus didahulukan,” kata dia.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan NFA per 5 Juni, rata-rata harga beras medium dan premium di Zona III (Maluku dan Papua) telah melampaui HET. Harga beras medium tercatat Rp 16.904 per kilogram (kg) atau 25,21 persen di atas HET, sedangkan harga premium mencapai Rp18.157 per kg atau 14,92 persen melebihi HET.

Arief menjelaskan, perbedaan jumlah penerima bantuan pangan tahun ini dibanding tahun sebelumnya—yang mencapai 22 juta penerima—disebabkan proses verifikasi untuk menajamkan akurasi data.

“Kalau bantuan pangan itu menyasar kelompok masyarakat di desil 1 sampai 4. Jadi benar-benar mereka yang membutuhkan. Saat ini kita memakai DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional),” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya ketepatan sasaran. “Bukan soal naik atau turun jumlah penerimanya, tapi jangan sampai bantuan diterima oleh orang yang tidak tepat. Jangan sampai missed targeted,” kata Arief.

Program bantuan beras ini, lanjut Arief, juga merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras.

Menurut dia, koordinasi telah dilakukan bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. “Beliau menyampaikan jika ada indikasi kenaikan harga di beberapa daerah, maka segera dilakukan SPHP. Ini juga sudah kami laporkan ke Bapak Presiden,” tutur Arief menutup keterangannya.