Melihat Regulasi Masyarakat Adat di Filipina dan Australia

Masyarakat dari perwakilan komunitas adat menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat.(Dok. MI/Susanto)

DOSEN Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menjelaskan ada beberapa negara yang sudah menerapkan regulasi tentang masyarakat adat seperti di Filipina hingga Australia yang bisa menjadi contoh penerapan regulasi tentang masyarakat adat di Indonesia.

Di Filipina, mereka punya undang-undang sendiri yakni Indigenous Peoples Rights Act (IPRA) yang lahir setelah proses reformasi sekaligus mengakomodasi masyarakat adat, salah satu wujudnya adalah dengan mengundangkan undang-undang khusus itu.

Yance menjelaskan dalam IPRA bahkan dibentuk satu komisi khusus namanya National Commission on Indigenous Peoples (NCIP). NCIP di bawah kantor presiden atau ada komisi sendiri tentang masyarakat adat sebagai solusi.

Tugas dari NCIP juga membuka registrasi tanah adat, setelah itu diregistrasikan nanti setelah diverifikasi dan setelah itu nanti dikeluarkan sertifikat.

"Jadi ada sertifikatnya, Certificate of Ancestral Domain Claim dan Certificate of Ancestral Domain Title. Jadi ada sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga itu. Selain itu, di dalam IPRA juga diatur tentang Free Prior Informed Consent (FPIC) yakni ketika pemerintah swasta mau melakukan satu tindakan proyek pembangunan, investasi, dan sebagainya di dalam wilayah masyarakat adat, maka ada proses Free Prior Informed Consent, ada proses komunikasi, informasi kepada masyarakat terkait untung ruginya nanti masyarakatnya akan menentukan setuju atau tidak setuju," kata Yance dalam diskusi Denpasar 12 secara daring, Rabu (6/8).

Model lain sebenarnya yang bisa dicontoh seperti di Australia regulasi khususnya yakni Native Title Act yang dibuat tidak lama setelah ada satu kasus di Mahkamah Agung Australia.

Tokoh utama lahirnya regulasi masyarakat adat di Australia adalah Edward Koiki Mabo seorang pribumi melawan pemerintah yang pada akhirnya mengakui hak masyarakat adat.

Meski berbeda dengan Australia karena negara dengan sistem hukum anglo-section atau common law pendekatannya lebih ke judicial, jadi proses untuk mengakui Native Title itu dilakukan oleh Native Title Tribunal.

"Jadi ada lembaga khususnya juga bagian dari kekuasaan pengadilan. Jadi pengadilan yang memberikan status terhadap tanah gitu, jadi itu dalam konteks di Australia," ujarnya.

Tetapi  setelah ada penetapan terhadap status tanah itu oleh Native Title Tribunal, bukan berarti bahwa tanah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali. Boleh saja dimanfaatkan dan untuk pemanfaatannya melalui Indigenous Land Use Agreement (ILUA).  (H-3)