KPAI Ingatkan Orang Tua Murid Beri Kado ke Guru: Bila Ada Niat Khusus, Tak Boleh

Ilustrasi memberikan kado. Foto: Shutterstock

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan bahwa praktik pemberian kado dari murid atau orang tuanya kepada guru tidak boleh dilakukan bila berlebihan.

Apalagi, bila dari pemberian tersebut ada maksud-tujuan tertentu yang mengakibatkan konflik kepentingan.

“Kalau kemudian dari pemberian itu berimplikasi terhadap misalkan ada keberpihakan, perhatian khusus, berharap perhatian khusus, ada keberpihakan khusus, tentu itu tidak diperbolehkan,” ujar Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, kepada wartawan Selasa (3/6).

Menurut Aris, letak perbedaan utama dalam pemberian hadiah kepada guru terletak pada niat dan tujuannya. Jika niatnya hanya untuk menghormati dan memuliakan guru, serta tidak berlebihan, hal tersebut masih bisa dimaklumi.

“Tapi kalau memang sifatnya wajar-wajar saja, tidak berlebihan, dan niatnya untuk sekadar menghormati, kemudian memuliakan guru, dan itu tidak ada niat untuk kemudian mendapatkan imbal balik dari hadiah yang diberikan, saya kira tidak masalah,” ujarnya.

Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono. Foto: Jonathan Devin/kumparan

Namun, Aris menegaskan bahwa jika praktik pemberian hadiah ini sudah mengarah ke hal-hal yang bersifat memaksa atau sistemik, seperti patungan massal, maka perlu dikritisi.

“Kalau berlebihan kami enggak setuju. Misalkan semua harus patungan yang sama misalkan untuk ulang tahun guru atau untuk apa patungan sama. Nah ini yang enggak diperbolehkan,” tegasnya.

KPAI sendiri mengaku belum menerima laporan resmi terkait praktik ini. Namun tetap mencermati fenomena tersebut dan menyebut bahwa praktik semacam ini masih ditemukan.

“Kalau laporan ke KPAI sih tidak ada. Tapi kami mendengar, mengamati, ya masih ada,” kata Aris.

Aris pun menyebut bahwa pihak-pihak terkait, salah satunya KPK, harus duduk bersama membahas terkait batas wajar dari pemberian kado kepada guru.

“Yang pasti harus dimatangkan substansi untuk memberikan pembeda antara gratifikasi dengan tadi – memuliakan dan tulus, tidak ada harapan apa pun dari yang memberi,” ucap Aris.

Ia menambahkan, perbedaan sudut pandang soal niat memuliakan guru dan potensi gratifikasi perlu diurai bersama.

“Harus dicari titik temunya supaya tidak ada semacam polemik lah, pro kontra nanti seandainya dikeluarkan surat edaran itu,” ujarnya.

Aris juga mengakui bahwa ada situasi di mana pemberian hadiah bisa disalahartikan oleh guru sebagai bentuk balas jasa yang harus dibayar dengan perhatian khusus terhadap murid tertentu.

“Ya, ada yang seperti itu, guru bertindak diskriminatif kepada siswa yang kemudian tidak memberikan perhatian kepada dia. Tetapi juga masih banyak juga guru yang objektif, mau diberi hadiah atau tidak tetap bekerja sesuai dengan tugasnya,” tuturnya.

Karena itu, menurut Aris, tanggung jawab moral harus dimiliki oleh kedua pihak, baik orang tua sebagai pemberi maupun guru sebagai penerima.

“Kedua-duanya, pemberi dan penerima. Tanpa harus ada harapan anaknya diperhatikan, begitu pula dengan gurunya ketika menerima ya bagian dari rezeki begitu lah, tidak perlu kemudian memberikan imbalan perhatian kepada siswa yang memberi itu.”

Lalu, sampai sejauh mana batas pemberian yang masih bisa dianggap wajar? Aris menyebut batas wajarnya tak bisa diukur dengan nominal, tapi bila sudah sampai ada perasaan harus ada balas budi, maka itu sudah kelewat wajar.

“Batas wajarnya tentu kan tidak bisa diukur nominal lah, kira-kira gitu. Tapi kalau kemudian membuat batas wajarnya itu sampai membuat orang merasa berbudi, punya balas budi, membuat orang kemudian merasa keterikatan untuk kemudian mengikuti kemauan-kemauan, saya kira ini yang akan menjadi potensi menjadi gratifikasi tadi lah,” pungkasnya.