Pengaruh Elit Oligarki dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Muhammad Thaufan Arifuddin

Kolom | 2025-08-02 11:15:10

Dinamika penegakan hukum dan akrobatiknya harus menjadi esensi perdebatan dalam ruang publik dan selayaknya dikomunikasikan kepada publik dengan baik dan jelas. Literasi penegakan hukum penting untuk publik minimal menjelaskan kompleksitas konsep mens rea (niat kejahatan) dan actus reus (perbuatan hukum) yang menjadi topik debat di media-media TV nasional agar mereka bisa memahami diskursus filosofi hukum.

Tapi yang lebih penting, literasi hukum perlu agar publik mengetahui setiap kendala yang ada baik struktural maupun kultural dan mampu mengevaluasi tingkat kesuksesan maupun kegagalan penegakan hukum di Indonesia selama dua dekade paska jatuhnya Suharto yang masih tetap menyisakan elit oligarki pewaris kekuatan lama Suharto.

Namun, narasi hukum selama ini di Indonesia seolah hanya dipahami secara eksklusif oleh akademisi hukum, pengacara dan para penegak hukum dan seolah terpisah dari politik dan kepentingan rakyat. Inilah aspek poskolonialisme hukum di Indonesia sebagai warisan kolonial Belanda berparadigma Civil Law ala Prancis.

Padahal, setiap orang diasumsikan telah memahami hukum di tengah kenyataan bahwa bukan hanya budaya hukum di Indonesia yang lemah dan jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga aspek penegakan hukum di Indonesia sangat kompleks dan historis karena secara ekonomi politik dan faktual pasti melibatkan berbagai kepentingan elit politik yang historis.

Pemerintahan yang benar-benar demokratis berjalan beriringan dengan the rule of law yang hidup di tengah masyarakat dan selayaknya difasilitasi oleh negara. Kualitas demokrasi suatu negara dapat dilihat dari adanya the rule of law yang menjamin kesetaraan hak politik setiap individu, kebebasan sipil, dan tegaknya mekanisme kontrol yang akuntabel terhadap kekuasaan elit seperti yang dikemukakan oleh Linz and Stepan (1996), O’Donnell (2004), dan Fukuyama (2014).

The rule of law adalah konsep maha penting dalam kajian hukum, politik dan pemerintahan. Konsep ini terkait dengan upaya penegakan moralitas dan sistem hukum dalam suatu negara secara utuh, tegas dan harus di atas semua kepentingan politik elit seperti yang diuraikan oleh Tamanaha (2004). Penegakan hukum harus konsisten, mudah dipahami dan dapat diterima oleh rasa keadilan hukum yang telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas.

Rasa keadilan hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dijelaskan secara ekonomi politik dalam paradigma socio-legal studies seperti yang ditulis oleh Cownie & Bradney (2013). Pendekatan ini melihat hukum itu berkembang di tengah masyarakat yang dinamis, bukan sekadar pasal-pasal perdebatan ahistoris dan rigid para pengacara bayaran dan jaksa dalam pengadilan. Jika hukum tumbuh di tengah masyarakat, maka prospek the rule of law akan lebih mudah diperjuangkan dan diterapkan di suatu negara.

Dalam pengalaman hidup penulis selama tinggal 9 (sembilan) tahun di Jepang, hukum adalah panglima dan bintang di langit yang mengarahkan dan memberi cahaya menuju keadilan dan kesejahteraan bagi setiap individu. Hukum tanpa pandang status sosial, dekat dengan kehidupan setiap orang dan tumbuh dalam masyarakat Jepang. Hukum terlihat bukan hanya memenjarakan orang besar, tetapi juga diterapkan untuk hal-hal terkecil seperti menjaga kebersihan, menaikkan rasa malu dan bahkan melindungi privasi individu. Hukum ditegakkan secara konsisten dan humanis oleh penegak hukum. Inilah wajah the rule of law yang juga mencerminkan peradaban demokrasi negeri Sakura.

Di Indonesia, masyarakat terlihat cenderung tidak memercayai hukum dan penegak hukum lagi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah pertanyaan besar yang ada di benak rakyat Indonesia yang terkait dengan maraknya akrobat penegakan hukum yang tidak punya kepekaan atas rasa keadilan rakyat kecil dan kaum terdidik yang masih bersih, kasusnya berlarut-larut tanpa kejelasan, atau penegakan hukum dilakukan demi pesanan dan pamor elit politik semata. Ini semua bukan the rule of law.

Yang ada di Indonesia adalah rule by law atau hukum yang berlaku sesuai kehendak individu yang berpengaruh atau pesanan rezim elit penguasa yang politis demi mengejar pamor dan kredit politiknya. Penegakan hukum di Indonesia terlihat tidak konsisten dan kurang humanis. Inilah yang mentrigger rakyat Indonesia terlihat setengah hati dalam mengikuti aturan hukum dari hal yang besar hingga persoalan kecil dalam kehidupan. Kondisi ini malah semakin mengarah kepada civil disobedience yang wujudnya bisa muncul dalam berbagai bentuk seperti upaya mengolok-olok elit dalam jokes dan koment netizen di media sosial dan atau menciptakan budaya pop karikatur ala bendera tengkorak hitam One Piece.

Memang tak bisa dihindari bahwa hukum dan politik saling beririsan dan terkoneksi satu sama lain. The rule of law harus memastikan bahwa substansi hukum, penegakan hukum dan budaya hukum tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politk. Dalam perjalanan politik Indonesia terutama dua dekade lebih paska Reformasi, kita melihat banyak pengaruh elit politik yang kuat dalam penanganan kasus hukum seperti yang dikemukakan Winters (2013). Elit politik masih setengah hati dalam menegakkan hukum secara murni, independent dan konsisten tanpa intervensi mereka. Keadaan ini turut memengaruhi para penegak hukum di Indonesia menangani kasus.

Dalam konteks wacana politik yang tinggi, hukum di Indonesia paska Reformasi 1998 hingga hari ini masih dapat dikendalikan oleh elit politik yang menguasai institusi politik dan ekonomi seperti yang telah jauh hari disampaikan oleh Jeffrey A. Winters dalam pidato ilmiah di Fakultas Hukum UGM tahun 2021. Ini adalah kenyataan politik yang pahit di Indonesia hari ini. Kondisi politisasi hukum yang kompleks dipastikan memengaruhi jalannya demokrasi secara vulgar ke depan hingga tahun 2029. Mulai dari pembajakan persyaratan Wakil Presiden di MK 2024, ijazah Joko Widodo 2025, Penanganan kasus Hasto dan Lembong dari keputusan Hukum hingga abolisi dan amnesti keduanya.

Alhasil, penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan tendensi rule by law atau kondisi objektif di mana hukum dipengaruhi oleh elit politik oligarki secara sophisticated. Hal ini terjadi karena warisan kultur dan struktur otoritarianisme oligarkis Orde Baru masih tetap eksis gentayangan dan mampu beradaptasi ke dalam institusi demokrasi kita hari ini.

Perubahan itu masih jauh, tapi tidak mustahil didorong secara kolektif dengan akal sehat, bukan demi kepentingan heroisme satu individu, kelompok atau partai politik.

Selamat Menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2025 bulan ini.

Hasta La Victoria Siempre !