Komisi III Bicara Proses Pembahasan RUU KUHAP ke YLBHI: Kami Tak Ugal-ugalan

Komisi III DPR RI menggelar RDPU terkait RUU KUHAP bersama YLBHI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (21/7/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Senin (21/7). Mereka membahas Revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam paparnya menyinggung cepatnya pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU KUHAP di Panja RUU KUHAP. Pembahasan itu hanya dilaksanakan selama dua hari.

“Pembahasan di 9-10 Juli ya, yang hanya dua hari gitu. Kami harap pembahasan ini kemudian matang, dan kemudian menerima dan mengakomodir semua masukan,” kata Isnur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

“Kami berharap betul dan saya melihat komitmen yang kuat dari komisi III untuk membahas ini secara terbuka dan berkelanjutan,” tambah dia.

Ketua Komis III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan eks Hakim MK Patrialis Akbar di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025). Foto: Youtube/ TV Parlemen

Penejelasan Komisi III

Ketua Komisi III Habiburokhman setelah mendengar masukan dari YLBHI memberikan penjelasan secara detail mengapa pembahasan DIM hanya dilaksanakan selama dua hari.

Habiburokhman menyebut, dalam pembahasan itu, tidak semuanya DIM RUU KUHAP dibahas. Total ada 1.676 DIM. Sementara Komisi III hanya membahas substansi baru.

“Ketika kemarin ya, kok DIM dikejar cepat sekali, hanya dua hari? Teman-teman, DIM dari pemerintah itu 80% sama, tetap, DIM tetap. Oke, sisanya ada perubahan redaksi dan lain sebagainya. Yang kita sepakat di awal, DIM tetap,” kata Habiburokhman.

“Ini hanya mekanisme supaya kita enggak boros waktu. Saya punya pengalaman, Undang-undang itu, namanya anggota DPR kadang-kadang setuju aja interupsi,” tambahnya.

Komisi III DPR RI menggelar RDPU terkait RUU KUHAP bersama YLBHI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (21/7/2025). Foto: Abid Raihan/kumparan

Politikus Gerindra ini menuturakan, meski pembahasannya cepat, peluang untuk pengubahan substansi di dalam draf RUU KUHAP masih terbuka lebar.

“Masih terbuka. Karena teman-teman, ini perpaduan kerja teknis dengan kerja politis. Harus dipahami begitu,” ucap Habiburokhman.

“Enggak gampang, nggak hanya teknis. Tiba-tiba ada perubahan. Masih tetap terbuka sampai janur kuning, ya, janur kuning menjelang paripurna itu diketuk,” tambah dia.

Ia pun menegaskan pembahasan RUU KUHAP ini tidak dilakukan secara ugal-ugalan.

“Insyaallah kami tidak ugal-ugalan. Kami semaksimal mungkin,” kata Habiburokhman.