Banyak Daerah Naikkan PBB, Ahok: Karena Dana Transfer dari Pusat Banyak Dipotong

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah daerah dilaporkan menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga berkali-kali lipat. Fenomena itu otomatis menciptakan gejolak di masyarakat. 

Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai, fenomena itu terjadi karena banyak dana yang biasa ditransfer pemerintah pusat ke daerah mengalami pemotongan. Sementara itu, pemerintah daerah tetap ingin melakukan pembangunan. 

"Bahwa di daerah-daerah ini, banyak kepala daerah ini sekarang susah, pegawai negeri mau gaji, pembangunan mau jalan, kan dana-dana banyak dipotong kan? Makanya banyak daerah cari duitnya gimana? Paling gampang, nggak mau mikir, naikin PBB," kata dia usai bertemu Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8/2025).

Menurut dia, hal itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Pasalnya, pembayaran PBB itu mengacu kepada nilai jual objek pajak (NJOP). Sementara itu, besaran NJOP tidak boleh melebihi harga pasar.

"Itu dasarnya, dan prinsip yang kedua, kita ini mengadministrasi keadilan sosial," kata mantan Gubernur Jakarta itu. 

Ia mengakui, dirinya adalah salah satu kepala daerah yang pernah menaikkan PBB ketika menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Namun, hal itu dilakukan karena NJOP berada jauh di bawah harga jual pasaran. Karena itu, ia melakukan penyesuaian NJOP yang menyebabkan PBB mengalami kenaikan.

Namun, kondisi hari ini dinulai berbanding terbalik. Pasalnya, banyak harga tanah, khususnya di Jakarta, yang berada di bawah NJOP. Karena itu, alih-alih menaikkan PBB, pemerintah daerah dinilai mesti melakukan evaluasi untuk menyesuaikan NJOP agar tetap berada di bawah harga jual.

"Mungkin ada beberapa bagian tanah yang harus diturunkan PBB-nya," kata dia. 

Meski begitu, ia menambahkan, pemerintah daerah juga harus meninjau ulang besaran NJOP di beberapa daerah perkampungan yang harga jualnya tinggi. Namun, pemerintah daerah juga tetap harus memberikan kompensasi PBB terhadap tanah atau bangunan yang NJOP-nya di bawah nilai tertentu. 

"Bisa (dinaikkan), tapi ya kasih gratis gitu loh. Kayak kita dulu kan Jakarta sampai Rp 2 miliar gratis. Nah itu harus dilakukan," kata dia.

Ia berharap, Pramono bisa menyampaikan hal itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Pramono memiliki kedekatan dengan Prabowo.

"Kami sampaikan juga kepada Pak Gubernur, mungkin Pak Gubernur bisa sampaikan kepada Pak Presiden juga, kan dekat kan," kata Ahok.