Istana Bantah Kenaikan PBB di Pati karena Ada Efisiensi APBN

Pemerintah membantah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB PP) di sejumlah daerah, salah satunya Kabupaten Pati, Jawa Tengah, karena ada efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan pemangkasan anggaran yang dilakukan sejak awal 2025 tidak hanya dilakukan pemerintah pusat ke daerah tertentu, tapi ke semua wilayah yang jumlahnya mencapai 500-an kabupaten/kota.

"Kalau mengenai tuduhan bahwa hal-hal yang dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah ini terkait dengan kebijakan efisiensi, kami menganggap ini sebuah tanggapan yang prematur," kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/8).

Hasan menekankan kenaikan PBB PP di sejumlah daerah sepenuhnya kewenangan kepala daerah, seperti yang dilakukan Bupati Pati Sudewo. Dia menaikkan PBB PP 250 persen. Selain Pati, Cirebon juga menaikkan PBB PP 1.000 persen.

"Biasanya mereka juga membuat ini berdasarkan PERDA. Kalau berdasarkan PERDA itu kan Bupati bersepakat memutuskan ini dengan DPRD. Kan begitu. Jadi elected office di sana yang sudah berunding. Bahkan kebijakan-kebijakan soal tarif PBB ini, ada yang sudah dari tahun 2023, tahun 2024," terangnya.

Sementara untuk efisiensi anggaran, katanya, anggaran daerah yang dipangkas rata-rata hanya 4 sampai 5 persen. Meski begitu, dia berharap kericuhan yang terjadi di Pati bisa segera diselesaikan dengan baik.