Israel-Iran Memanas, Menperin Minta Industri Mitigasi Gangguan Rantai Pasok

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Foto: Kemenperin

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya memitigasi risiko dampak perang Iran-Israel pada industri, terutama ketergantungan industri dalam negeri pada energi impor sebagai bahan baku maupun komponen input produksi. Selain itu, mitigasi juga dibutuhkan mengantisipasi gangguan pada rantai pasok global terutama pada rantai pasok bahan baku industri karena jalur logistik bahan baku dan produk ekspor industri melewati timur tengah yang sedang dilanda konflik terbuka saat ini.

Eskalasi konflik militer antara Iran dengan Israel telah memicu gangguan signifikan di pasar global, tak terkecuali bagi sektor manufaktur menghadapi risiko kenaikan biaya produksi, peningkatan biaya logistik dan pelemahan permintaan ekspor. Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga energi dan pangan dunia, dan gangguan rantai pasok bahan baku.

Dampak langsung konflik Iran-Israel paling terlihat di pasar energi, di mana peran Timur Tengah sebagai penghasil minyak utama—yang menyumbang hampir 30 persen produksi global—membuat pasar waspada. Gangguan pada produksi energi Iran yang produksinya mencapai 3,2 juta barel per hari akan memicu gangguan pasokan sekaligus memicu fluktuasi harga energi di pasar internasional.

Harga minyak Brent telah berfluktuasi antara USD 73 hingga USD 92 per barel di tengah perang Iran-Israel pada Selasa (17/6), dengan analis memperingatkan potensi kenaikan 15-20 persen pada 2025. Volatilitas harga energi dunia ini juga semakin tinggi seiring dengan munculnya ancaman penutupan selat Hormuz yang telah menjadi urat nadi jalur pasokan energi dunia.

Tidak hanya itu, Menperin juga mengingatkan industri manufaktur juga memitigasi dampak perang Iran-Israel terhadap gejolak nilai tukar mata uang yang berakibat terhadap inflasi harga input produksi dan penurunan daya saing ekspor produk industri.

Menurut Menperin, energi bagi industri adalah sesuatu yang vital, tidak hanya sebagai sumber energy produksi, tetapi juga sebagai bahan baku dalam proses produksi.

“Karena itu, industri dalam negeri diminta lebih efisien dalam penggunaan energi dalam proses produksi. Penggunaan energi lebih efisien dari berbagai sumber dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing produk industri. Hal ini juga sekaligus mendukung kedaulatan energi nasional sebagaimana telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (19/6).

Lebih lanjut, Kemenperin mendorong pelaku industri untuk tidak hanya menggunakan energi secara efisien, tetapi juga mendiversifikasi sumber energi yang digunakan dalam produksi. Hal ini menjadi krusial mengingat ketergantungan pada energi fosil impor, terutama yang berasal dari kawasan Timur Tengah, semakin berisiko di tengah konflik geopolitik yang berkepanjangan.

“Industri nasional harus mulai mengandalkan sumber energi domestik, termasuk energi baru dan terbarukan seperti bioenergi, panas bumi, serta memanfaatkan limbah industri sebagai bahan bakar alternatif,” tambah Agus.

Bahkan, Kemenperin terus mendorong agar sektor manufaktur dapat menghasilkan produk-produk yang mendukung program ketahanan energi nasional, seperti mesin pembangkit, infrastruktur energi, dan komponen pendukung energi terbarukan.

Di sektor pangan, Agus juga menyoroti urgensi hilirisasi produk agro sebagai respons strategis terhadap dampak tidak langsung perang Iran–Israel terhadap ekonomi global. Konflik tersebut telah menyebabkan lonjakan biaya logistik internasional, mendorong inflasi global, dan memicu gejolak nilai tukar dolar AS terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia.

“Ketiga faktor ini — logistik, inflasi, dan nilai tukar — secara langsung meningkatkan harga bahan baku dan produk pangan impor. Maka jawabannya adalah hilirisasi produk pangan dalam negeri. Industri kita harus mengambil peran dalam memproses hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan domestik agar tidak terus bergantung pada bahan baku pangan impor,” jelas Menperin.

Agus menegaskan, industri manufaktur nasional tidak hanya akan difokuskan hilirisasi sektor agro untuk menghasilkan produk pangan, tetapi juga diarahkan untuk berperan aktif berinovasi menemukan teknologi produksi pangan lebih efisien sehingga menciptakan nilai tambah lebih tinggi di dalam negeri. Hilirisasi produk agro guna mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan juga menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan industri manufaktur harus berkontribusi untuk mencapai tujuan tersebut.

Menperin juga mengimbau industri dalam negeri untuk memanfaatkan fasilitas LCS (Local Currency Settlement) menghadapi inflasi dalam input produksi. Industri dapat memanfaatkan fasilitas BI (Bank Indonesia) tersebut guna mengantisipasi dampak perang Iran-Israel terhadap gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama pada negara-negara yang telah menandatangani LCS dengan Indonesia.

Rantai Pasok Global

Ilustrasi pabrik di China. Foto: Gorodenkoff/Shutterstock

Krisis ini juga memperlihatkan kerentanan terhadap rantai pasok global, terutama bagi industri manufaktur Indonesia. Rute perdagangan maritim kritis—termasuk Selat Hormuz, yang menangani 30 persen pengiriman minyak global, dan Terusan Suez, jalur bagi 10 persen perdagangan dunia—berisiko mengalami gangguan. Serangan baru-baru ini terhadap kapal komersial telah memaksa pengalihan rute melalui Tanjung Harapan di Afrika, menambah waktu pengiriman Asia-Eropa sebanyak 10-15 hari dan meningkatkan biaya kontainer sebesar 150-200 persen.

Gangguan tersebut berdampak pada sejumlah sektor industri di Indonesia. Contohnya sektor otomotif dan elektronik, yang bergantung pada komponen impor untuk 65 persen produksinya, menghadapi kelangkaan semikonduktor dengan waktu tunggu hingga 26 minggu—berpotensi menimbulkan kerugian ekspor sebesar USD 500 juta.

Selanjutnya, industri tekstil dan alas kaki, salah satu penghasil ekspor utama, melihat margin laba menyusut 5-7 persen akibat kenaikan biaya logistik, mengurangi daya saing dibandingkan pesaing regional seperti Vietnam dan Bangladesh. Sementara itu, sektor nikel dan baja Indonesia, yang penting bagi transisi energi global, menghadapi kenaikan biaya transportasi batubara sebesar 15-20 persen dan penundaan pengiriman tiga hingga empat minggu, mengancam kerugian ekspor sebesar USD 1,2 miliar.

Konflik ini juga mempercepat tren perdagangan global yang mengkhawatirkan, termasuk “friend-shoring” oleh ekonomi Barat yang berupaya mengurangi ketergantungan pada kawasan rawan konflik. Meski Indonesia berpeluang mendapat keuntungan dari cadangan nikelnya yang besar—menyumbang 40 persen permintaan global untuk baterai kendaraan listrik—negara ini juga harus menghadapi hambatan perdagangan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa, yang dapat menaikkan biaya kepatuhan eksportir sebesar 8-12 persen.

Ketahanan pangan juga menjadi perhatian. Indonesia mengimpor pupuk dan bahan baku pupuk berbasis NPK, seperti fosfat, perkiraan sekitar 64 persen di antaranya berasal dari Mesir yang terletak strategis di kawasan Timur Tengah. Selain Mesir, Indonesia juga mengimpor sejumlah kecil bahan baku pupuk dari negara-negara Timur Tengah lainnya. Meskipun volume impor dari negara-negara tersebut relatif kecil, potensi dampaknya tetap signifikan apabila terjadi konflik di kawasan tersebut.

Kemenperin juga memandang konflik Timur Tengah ini sebagai momentum strategis untuk memperkuat hilirisasi dan kemandirian industri dalam negeri. “Di tengah tantangan global, justru terbuka ruang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dan produk energy dan pangan luar negeri. Hilirisasi bukan hanya soal nilai tambah ekonomi, tapi juga soal kedaulatan energi dan pangan Indonesia,” tegas Agus.

Menurutnya, dukungan pemerintah akan terus diberikan dalam bentuk insentif, fasilitasi investasi, hingga kebijakan fiskal untuk mempercepat transformasi industri ke arah yang lebih efisien dan berdaya saing tinggi.

“Ketahanan pangan dan energi bukan hanya tanggung jawab sektor primer, tapi juga sektor industri. Dan industri manufaktur Indonesia harus jadi garda terdepan untuk mewujudkannya,” tegasnya. Dengan strategi ini, Kemenperin berharap Indonesia mampu menjaga stabilitas sektor industri dan ekonomi secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi berbagai tekanan global.