Gubernur Sumsel Soroti Kendaraan Tambang yang Pakai Nopol Luar Daerah

Gubernur Sumsel Herman Deru bersama Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang. Foto : Dok. Humas Pemprov Sumsel

Gubernur Sumsel, Herman Deru, mengungkapkan potensi penerimaan pajak kendaraan di wilayahnya masih belum optimal, terutama dari kendaraan angkutan tambang yang beroperasi di Sumsel. Banyak kendaraan tambang yang menggunakan pelat atau nomor polisi (Nopol) dari luar Sumsel, meskipun hasil tambang yang diangkut berasal dari wilayah tersebut.

"Masih banyak kendaraan tambang dengan Nopol luar yang beroperasi di Sumsel. Kondisi ini sangat merugikan daerah karena pajaknya tidak masuk ke Sumsel," ujar Herman Deru, dalam Rapat Koordinasi Sektor Pertambangan dan Energi yang dihadiri oleh pimpinan BUMN, perusahaan swasta, SKK Migas, dan OPD di Griya Agung, Palembang, pada Rabu (11/6/2025).

Untuk mengatasi masalah ini, Deru meminta perusahaan tambang segera mengganti pelat nomor kendaraan operasional mereka ke kode wilayah Sumsel (BG). Ia juga menyoroti bahwa pemerintah telah memberikan insentif untuk mutasi kendaraan agar lebih mudah dan terjangkau.

“Insentif balik nama kendaraan sudah kami berikan, tujuannya agar pajaknya kembali ke daerah dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan,” jelasnya.

Selain itu, Deru juga menyoroti keberadaan truk tambang yang dinilai tidak layak operasional. Truk semacam itu dapat menimbulkan risiko kecelakaan, kerusakan infrastruktur jalan, dan gangguan lalu lintas.

Wakil Gubernur Usulkan Jalan Khusus Tambang

Menambahkan pandangan Gubernur, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang, mengusulkan solusi berupa pembangunan jalan khusus tambang dan peningkatan kapasitas angkutan kereta api. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi dampak lalu lintas dan kerusakan jalan akibat kendaraan berat.

“Pembangunan jalan khusus tidak hanya menjadi solusi teknis, tetapi juga upaya untuk mencegah potensi konflik sosial. Jangan tunggu masyarakat bergerak karena merasa terganggu,” tegas Cik Ujang.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan pengelolaan sektor tambang dan energi yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi semua pihak.