Gagasan Sumitro Jadi Fondasi Keberpihakan Ekonomi Presiden Prabowo

Bedah Buku “Jalan Keadilan : Sumitro Djojohadikusumo”(MI/Despian Nurhidayat)

PAKAR politik nasional, M Qodari, menyebut pemikiran Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo sebagai fondasi penting dalam membentuk arah kebijakan ekonomi dan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil. 

Hal tersebut disampaikan Qodari saat menghadiri acara Bedah Buku “Jalan Keadilan: Sumitro Djojohadikusumo” yang berlangsung di Aula Serba Guna Sains Techno Park Universitas Indonesia, Depok, Rabu (6/8).

Di forum tersebut, Qodari menekankan bahwa Sumitro bukan hanya seorang ekonom penting, tetapi juga tokoh yang merumuskan hubungan antara ilmu ekonomi dan kebijakan publik di Indonesia. “Harus dipahami bahwa memang Pak Sumitro ini adalah salah satu ekonom terpenting, bahkan boleh dibilang begawan ekonominya Indonesia,” ujar Qodari.

Ia menjelaskan, Sumitro memiliki peran strategis dalam sejarah ekonomi Indonesia. Sebagai akademisi, Sumitro merupakan salah satu pendiri Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan pernah menjabat sebagai dekan serta Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). 

Sementara sebagai teknokrat, Sumitro pernah menduduki sejumlah jabatan penting di kabinet, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan hingga Menteri Riset. “Pak Sumitro itu kelebihannya bukan hanya seorang pemikir, tapi juga beliau seorang teknokrat dan seorang aktivis. Dalam menjalankan tugas sebagai teknokrat, Pak Mitro menggunakan ilmu ekonomi untuk melakukan pembangunan di Indonesia," jelasnya.

Qodari menyoroti bahwa Sumitro memiliki keyakinan kuat bahwa negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan negara sebagai agen perubahan. “Beliau punya pandangan bahwa negara-negara berkembang untuk menjadi negara mampu, pemerintah itu harus menjadi agen perubahan atau agent of change,” tandas Qodari lagi.

Pandangan ini, menurut Qodari, menjadi benang merah yang terlihat dalam berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto saat ini. Ia menyebut, pemahaman Prabowo terhadap teori ekonomi tidak lepas dari pengaruh ayahandanya yang juga menulis buku-buku teks ekonomi. 

“Jadi saya kira hubungan antar-ekonomi dengan kebijakan publik itu tokohnya di Indonesia adalah Pak Sumitro. Dari pemikiran Pak Sumitro, kita bisa melihat tentang pemikiran-pemikiran Pak Prabowo,” imbuhnya. “Tidak heran kalau Pak Prabowo itu paham tentang teori-teori ekonomi, karena memang bapaknya itu bahkan menulis buku teks tentang pemikiran-pemikiran ekonomi,” tambahnya.

Dalam konteks keberpihakan sosial, Qodari melihat bahwa keberpihakan Prabowo kepada masyarakat menengah ke bawah merupakan kelanjutan dari gagasan Sumitro mengenai keadilan distribusi ekonomi. “Pak Sumitro itu menekankan bagaimana agar kemajuan rakyat, kemajuan bangsa dan negara itu bisa dicapai oleh ilmu-ilmu ekonomi,” kata Qodari. “Tidak mengherankan juga bahwa Pak Prabowo punya keberpihakan yang besar kepada masyarakat Indonesia, terutama menengah ke bawah,” jelasnya.

Saat ditanya mengenai relevansi pemikiran Sumitro dengan arah pembangunan saat ini, Qodari menekankan peran Sumitro sebagai pejuang kemerdekaan yang ikut memperjuangkan diplomasi internasional pada masa awal Republik. “Ketika beliau selesai studi doktoral ekonomi di Belanda, beliau pulang ke Indonesia, Indonesia menuju ke arah kemerdekaan. Pak Sumitro itu berjuang secara diplomasi di luar negeri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,” ujar Qodari.

Ketimpangan Ekonomi

Qodari juga mengutip tulisan Sumitro yang mengkritisi struktur ketimpangan ekonomi masa kolonial sebagai refleksi awal perjuangan keadilan ekonomi. “Beliau pernah menulis bagaimana penduduk pribumi Indonesia itu 98 persen, tapi pendapatannya cuma sekitar 20 persen dari total ekonomi. Kalangan Asia cuma 2 persen tapi menguasai 20 persen. Sementara Eropa itu penduduknya cuma 0,5 persen, tapi menguasai 60 persen ekonomi Indonesia,” jelasnya.

Menurut Qodari, kesadaran akan ketimpangan ini turut diangkat kembali oleh Prabowo dalam berbagai pidato politik dan kebijakan pemerintahannya saat ini. “Pak Prabowo sering mengeluarkan analisa yang kurang lebih sama. Misalnya, 10 persen penduduk Indonesia menguasai 75 persen dari ekonomi Indonesia,” tegas Qodari.

“Jadi intinya, Pak Sumitro ingin Indonesia menjadi negara maju, bangsanya menjadi maju, pendapatannya meningkat. Pada hari ini sedang dikerjakan oleh Pak Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai presiden,” jelasnya.

Mengakhiri keterangannya, Qodari menyambut baik terbitnya buku ini sebagai langkah penting untuk menggali kembali warisan pemikiran Sumitro yang masih sangat relevan di era sekarang. “Ini merupakan momentum yang penting, yang bagus dalam menggali pemikiran Pak Sumitro, yang notabene secara tidak langsung kita bisa memahami pemikiran Pak Prabowo,” ujarnya.

Sebagai catatan, Qodari juga menyebut buku serupa pernah diterbitkan pada 1987 dalam rangka ulang tahun Sumitro, namun buku “Jalan Keadilan” menghadirkan pendekatan dan perspektif yang lebih kontekstual dengan tantangan pembangunan hari ini. “Sangat tepat untuk bicara mengenai Pak Sumitro pada hari ini karena memang posisi penting dari seorang Pak Prabowo, di luar bahwa Pak Sumitro sendiri merupakan salah satu ekonom terbesar dan terpenting di Indonesia,” terang Qodari.

“Ekonom yang sangat lengkap karena bukan hanya kuat dari teori, tapi juga beliau seorang praktisi. Jadi perspektif teoritis dan perspektif lapangannya itu sangat-sangat lengkap untuk dijadikan pelajaran bagi kita pada hari ini,” pungkasnya. (Des/M-3)