Anggota DPR RI belakangan disorot karena mendapat uang tunjangan rumah jabatan anggota (RJA) sebesar Rp 50.800.000 per bulan. Uang ini merupakan pengganti fasilitas rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan.
Anggota DPR periode 2024-2029, tidak lagi mendapat fasilitas RJA. Sebagai gantinya, mereka diberikan uang tunjangan RJA sebesar Rp 50 juta.
Wakil Ketua Komisi III DPR Sahroni mengatakan, kondisi rumah dinas anggota DPR di Kalibata memang sudah memprihatinkan. Jika direnovasi, akan memakan banyak biaya. Ditaksir bisa mencapai miliaran termasuk perawatan.
"Si rumahnya itu, punya problem yang beda-beda. AC-nya, gordennya, dapurnya, gasnya. Itu lebih mahal," kata Sahroni kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Rabu (20/8).
Sahroni lantas diminta tanggapan soal masyarakat yang mengkritik pemberian uang tunjangan RJA sebesar Rp 50 juta nirempati. Pemicunya, kondisi masyarakat banyak yang sulit terlebih lapangan pekerjaan sempit.
Bendahara Umum NasDem ini memberikan pandangan terkait masalah ini. "Kan kalau dijabarin kan sekarang banyak tuh. Republik kita itu senang ngelihat orang susah. Enggak senang lihat orang senang," ucap Sahroni.
Sahroni lantas bercerita bagaimana dirinya menggunakan uang tunjangan RJA Rp 50 juta. Sebagai wakil rakyat, uang tersebut dipakainya untuk membantu masyarakat terutama di dapilnya di Jakarta Utara.
"Kan kita sebagai anggota DPR, jabatan publik, siapa sih yang enggak punya rasa empati ke masyarakat? Kan pasti ada. Cuma kan masing-kadang orang anggota DPR tidak pernah melihatkan secara nyata hari-harinya suka memberikan suatu bantuan kepada khalayak masyarakat," ucap Sahroni.
"Misalnya kayak gue contoh di dapil, itu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, ada. Nah kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah ada empati kepada masyarakat, bantuan," tambah dia.
Sahroni mengatakan, soal anggota DPR yang memberikan bantuan kepada masyarakat ini, tidak harus melulu dipublikasikan.
"Kan ada orang suka publikasi, ada yang nggak suka misalnya gitu. Nah itu rasa empati pejabat publik yaitu DPR memberikan perhatian kepada masyarakat," ucap dia.
Sahroni meminta masyarakat tidak melihat dari besar nominalnya. Sebab sebagai pejabat publik, Sahroni menilai anggota DPR juga akan memperhatikan rakyatnya.
"Jadi jangan dilihat karena nilai uangnya, wah fantastis nih. Enggak itu, biasa. Sebenernya cuma kan ada orang yang enggak seneng, wah gila DPR semau-maunya, dapet duit seenak-enaknya, ngelakuin hal. Enggak, enggak. Kita-kita orang adalah perwakilan yang dinamai pejabat publik yang juga digaji oleh masyarakat uangnya pasti kembali ke masyarakat," ucap Sahroni.
"Tanpa perlu dikasih tahu, weh ini uangnya uang gajian gue, gue kasih ya sama kalian semua. Enggak perlu. Jadi tangan kanan memberi tangan kiri diumpetin lah itu istilah. Tapi lagi-lagi teman-teman anggota DPR, 580 anggota DPR ini punya empati keberpihakan kepada masyarakat dengan caranya masing-masing," tutup Sahroni.