Bupati Pati Jawab Isu PBB Naik 250 Persen yang Picu Protes

Bupati Pati, Sudewo, menjelaskan soal kenaikan 250 persen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 untuk Kabupaten Pati, yang ia cetuskan pada Mei 2025.

Sudewo juga merespons soal kelompok massa yang protes, menolak kebijakan tersebut dengan rencana demo pada 13 Agustus 2025.

"Begini ya, kalau ada sekelompok orang yang mau demo pada 13 Agustus nanti, saya tidak melarang," kata Sudewo mengawali penjelasan, kepada kumparan, Rabu (6/8).

Sudewo menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pati dari PBB hanyalah Rp 29 miliar. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara (Rp 75 miliar), Rembang (Rp 75 miliar), bahkan Kudus (Rp 50 miliar).

Sudewo menyebut bahwa target penerimaan PBB telah terpenuhi 50 persen. "Kebijakan kenaikan itu sudah berjalan. Pembayaran dilakukan oleh masyarakat, sudah hampir 50 persen. Tidak ada kendala sama sekali di lapangan," ujarnya.

Ia melanjutkan, "Biasanya pembayaran PBB ini terakhir di Desember, tetapi kemungkinan besar sekarang ini di September atau Oktober sudah selesai."

Maka itu, Sudewo pun bertanya-tanya kenapa sampai kebijakan tersebut diprotes.

Kebijakan tersebut, menurut Sudewo, diambil dengan terlebih dahulu berunding dengan camat, kepala desa, hingga tokoh masyarakat.

Sudewo juga menyebut bahwa kenaikan PBB itu fleksibel. "Ada ruang negosiasi dan itu jelas. Misalnya pembayar pajak merasa berat, kondisinya tidak memungkinkan untuk bayar, kami gratiskan. Ini masyarakat sudah tahu," ujar politikus Gerindra itu.

"Menurut hitungan kami, yang terdampak dengan 250 persen itu tidak sampai 30 persen warga," kata Sudewo yang pernah jadi anggota DPR dua periode itu.

Sudewo menuturkan bahwa pendapatan dari pajak itu bisa langsung dirasakan masyarakat. "Program pembangunan infrastruktur jalan, kami bangun secara masif. Kondisinya rusak berat puluhan tahun, kami tangani," ujar dia.

Selain itu, ada juga program beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu, juga program untuk menangani rumah sakit daerah.

Terkait pernyataan "jangankan 5 ribu orang yang demo, 50 ribu orang yang demo pun tidak akan membatalkan kebijakan PBB", Sudewo menegaskan bahwa itu adalah sikapnya.