REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah) diharapkan menjadi kekuatan baru dalam memperkuat perekonomian umat. Untuk mencapai hal itu, dibutuhkan sinergi, tata kelola yang baik, dan transformasi digital.
Menurut Ketua Umum Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Indonesia (HIMBARSI), Alfi Wijaya, sinergi dan kolaborasi merupakan kunci dalam menjawab berbagai tantangan industri saat ini. Seperti keterbatasan permodalan, perebutan likuiditas, dan lemahnya penguasaan teknologi digital.
“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci bagi pengembangan industri BPR Syariah agar tetap tumbuh secara profesional dan relevan dengan kebutuhan zaman,” ujar Alfi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) HIMBARSI dan BPR Syariah Award 2025, yang digelar pada 6–9 Agustus 2025 di Bandung.
Acara ini diikuti oleh 124 dari total 173 BPR Syariah yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan jumlah peserta mencapai 151 orang. Forum dua tahunan ini menjadi wadah penguatan koordinasi dan penyusunan arah kebijakan bersama antar pelaku industri BPR Syariah.
Transformasi digital, kata dia, menjadi salah satu isu sentral dalam Rakornas tahun ini. HIMBARSI mendorong percepatan integrasi digital di lingkungan BPR Syariah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan menjawab kebutuhan nasabah yang semakin beragam.
Direktur Eksekutif Klaim dan Resolusi Bank LPS, Suwandi mengatakan, program seperti IT 100 yang digagas LPS menjadi pendorong penting dalam penguatan sistem informasi di sektor keuangan syariah. “Meski jumlah BPR Syariah tergolong kecil, namun kontribusinya terhadap ekonomi umat sangat besar. BPRS mampu menyediakan pembiayaan tanpa bunga yang memberatkan dan menjangkau sektor-sektor produktif,” katanya.
Menurut Suwandi, daya saing dan tata kelola menjadi dua faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap keberadaan BPR Syariah sebagai lembaga keuangan yang amanah dan inklusif.
Sementara menurut Ketua Pelaksana Rakornas HIMBARSI 2025, Roni Pahrul Sani,tema kegiatan tahun ini adalah “Penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Digitalisasi untuk Mendukung Pengembangan Industri BPR Syariah yang Resilien dan Berdaya Saing.”
Menurutnya, Rakornas tidak hanya menjadi ruang diskusi internal, tetapi juga forum kolaboratif untuk memperkuat kemitraan strategis antara BPRS dengan berbagai pemangku kepentingan nasional. “Kami berharap forum ini mampu melahirkan arah kebijakan bersama demi memperkuat peran BPR Syariah dalam mendukung ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan,” kata Roni.