Buntut Polemik Bupati Pati, Mendagri Tito Akan Zoom Meeting Semua Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menggelar zoom meeting bersama seluruh kepala daerah pada Kamis (14/8) siang. Tito akan membahas soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2), seperti yang terjadi di daerah Pati yang mencapai 250%.

Kenaikan pajak 250% ini menuai kecaman masyarakat hingga terjadi demo berujung kericuhan di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu (13/8) kemarin.

"Saya sekarang siang ini akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi (daerah) kenaikan," kata Tito di sela-sela kunjungannya di Bulog Kanwil Jakarta.

Tito mengaku bakal memperingatkan para kepala daerah agar berhati-hati ketika menerapkan kebijakan terkait pungutan pajak dan anggaran. Jangan sampai, kebijakan itu memberatkan masyarakat.

"Jadi saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja," ujarnya.

Tito mengatakan, sejak awal peraturan dari Bupati Pati soal kenaikan pajak itu tak pernah sampai ke Kemendagri.

"Saya juga lagi meneliti karena memang peraturan dari Bupati mengenai tarif NJOP dan PBB itu tidak sampai ke Kemendagri," kata Tito di Lapangan Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jl. Pelepah Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8).

Tito menuturkan, dalam aturan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) kebijakan angka NJOP dan PBB ditentukan oleh bupati dan ditinjau oleh gubernur.

"Menurut aturan dari UU HKPD atau hubungan keuangan pusat daerah dan ada turunan PP-nya, jadi perda-nya memang dibuat oleh DPRD tapi bersifat umum dan penentuan tarifnya oleh kabupaten dan kota dan penentuan angka NJOP dan PBB itu ditentukan oleh bupati dan wali kota dengan konsultasi dan yang mereview adalah gubernur. Makanya, nggak sampai ke saya ya, tapi gubernur," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, keputusan menaikkan pajak sempat menuai masalah di Kabupaten Pati. Masyarakat Pati menggelar demo di depan Kantor Bupati Pati.

Demo itu diikuti ribuan orang dari berbagai elemen. Demo itu akhirnya berujung ricuh. Meskipun belum dihitung angkanya secara pasti, ada sejumlah polisi dan warga yang terluka. Usai demo ricuh, warga pun mendesak agar Sudewo dimakzulkan.