Anggota Komisi I DPR Dukung Pemerintah Larang Gim Roblox

ANGGOTA Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Syamsu Rizal mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersikap tegas melarang gim Roblox. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menyoroti potensi negatif bagi tumbuh kembang anak akibat permainan Roblox karena menampilkan kekerasan.

“Komdigi harus memperkuat pengawasan atas beredarnya game-game yang mengandung dampak negatif. Jangan biarkan masa depan anak-anak dirusak karena ada game tersebut,” kata Rizal melalui keterangan tertulis pada Jumat, 8 Agustus 2025.

Rizal mengatakan pengawasan yang lebih ketat dari Komdigi harus mencakup seluruh platform digital. Selain itu, Komdigi harus tegas melakukan pemblokiran serta memberikan sanksi kepada pengembang maupun distributor gim yang terbukti melanggar, baik karena menampilkan kekerasan, pornografi, maupun konten lain yang tidak ramah anak.

Gim Roblox, yang sedang berkembang di kalangan pelajar, mendapat sorotan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Dia mengatakan aplikasi yang menyediakan beragam permainan online itu bisa berbahaya bagi anak-anak. “Banyak kekerasan di gim itu,” kata Mu'ti pada 4 Agustus 2025.

Menurut Mu’ti, permainan digital itu bisa memicu kekerasan yang dilakukan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, peserta didik di bawah umur belum mampu membedakan antara yang nyata dan rekayasa. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini juga menilai kebiasaan bermain gim di gawai dapat berpengaruh negatif terhadap kesehatan pelajar.

Permainan digital seperti Roblox yang kini digandrungi anak-anak mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan karena dinilai menampilkan banyak adegan kekerasan yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menilai larangan permainan digital seperti Roblox perlu disertai strategi literasi digital yang sistemik dan berkelanjutan. Puan menyebut masalah utama bukan pada di Roblox atau game tertenu.

“Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membekali anak-anak dengan kemampuan kritis dan proteksi sejak dini di tengah banjir konten digital," kata Puan melalui keterangan tertulis pada Jumat, 8 Agustus 2025.  Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menilai perlu reformasi literasi digital anak di tengah maraknya konten-konten yang seringkali tak cocok untuk anak.