Trump Sahkan UU Anggaran USD 3,4 Triliun, Pangkas Pajak hingga Perketat Imigran

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran, Sabtu (21/6/2025). Foto: Carlos Barria/REUTERS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani undang-undang anggaran senilai USD 3,4 triliun pada Jumat (4/7) waktu setempat.

Undang-undang ini mencakup perpanjangan pemotongan pajak, insentif sementara bagi pekerja sektor jasa seperti pramusaji, serta alokasi dana besar untuk memperketat penegakan hukum imigrasi ilegal.

Mengutip Bloomberg, pengesahan ini dilakukan dalam sebuah seremoni di halaman Gedung Putih dan dianggap sebagai pencapaian politik besar bagi Trump di periode keduanya.

Selama masa jabatan ini, Trump lebih banyak mengandalkan perintah eksekutif. Lewat undang-undang ini, ia untuk pertama kalinya mencetak kemenangan legislatif besar dengan dukungan penuh dari Partai Republik.

“Ini adalah janji yang ditepati,” kata Trump dalam pidato singkat sebelum menandatangani undang-undang tersebut. Ia menyebut kebijakan anggaran ini sebagai 'kemenangan terbesar' selama masa kepemimpinannya.

Pemimpin Partai Republik di Kongres berhasil mendorong pengesahan rancangan undang-undang ini meski menghadapi penolakan dari Partai Demokrat, serta kritik dari kelompok konservatif fiskal dan politisi moderat.

Untuk memastikan batas waktu pengesahan pada Hari Kemerdekaan AS, Trump bahkan menghubungi langsung sejumlah anggota parlemen dan memanggil mereka ke Gedung Putih untuk memberikan tekanan.

Risiko Jangka Panjang

Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran, Sabtu (21/6/2025). Foto: Carlos Barria/REUTERS

Namun, di balik keberhasilan politik ini, sejumlah analis memperingatkan risiko jangka panjang dari undang-undang tersebut.

Sebab, sebagian besar pemangkasan belanja negara diarahkan ke sektor perlindungan sosial seperti layanan kesehatan dan bantuan pangan.

Berdasarkan perkiraan Kantor Anggaran Kongres (CBO), kebijakan ini berpotensi menyebabkan 11,8 juta warga AS kehilangan akses ke program asuransi kesehatan Medicaid.

Selain itu, penurunan pembayaran pemerintah ke rumah sakit dikhawatirkan membuat sejumlah fasilitas kesehatan di daerah tertutup.

Beberapa senator Republik memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan reaksi negatif dari pemilih pada pemilu paruh waktu mendatang.

Partai Demokrat pun berjanji akan menjadikan undang-undang ini sebagai bahan kampanye untuk menyerang Partai Republik.

Meski begitu, Trump tetap optimis. Ia menyebut paket ini sebagai pemicu kebangkitan ekonomi, dan mengabaikan hasil survei yang menunjukkan bahwa kebijakan ini tak populer di mata publik.

Pemerintahannya juga mengklaim bahwa dampak ekonomi tidak hanya datang dari pemotongan pajak, tetapi juga dari pendapatan tarif, pelonggaran regulasi, dan peningkatan produksi energi dalam negeri.

Dari total nilai anggaran, sekitar USD 4,5 triliun dialokasikan untuk pemotongan pajak. Ini termasuk perpanjangan insentif pajak dari periode pertama Trump, serta pemotongan baru untuk penghasilan tip, pinjaman kendaraan tertentu, dan lembur.

Undang-undang ini juga menaikkan batas pengurangan pajak negara bagian dan lokal dari USD 10.000 menjadi USD 40.000 untuk lima tahun ke depan, kebijakan yang sangat dinantikan oleh Partai Republik di negara-negara bagian dengan pajak tinggi.

Namun untuk menyeimbangkan anggaran, pemerintah memangkas berbagai pengeluaran, termasuk insentif untuk energi terbarukan seperti kendaraan listrik, ladang angin, dan panel surya.

Dana program Medicaid juga dipotong hampir USD 1 triliun melalui syarat kerja bagi penerima, pembatasan pembayaran bersama (co-payment), dan pengurangan kontribusi federal ke negara bagian.

Selain itu, Trump juga menyisipkan peningkatan anggaran untuk militer dan penegakan imigrasi, yang menjadi prioritas utama selama kampanye 2024.