Program Penjaminan Polis LPS Masih Tunggu Restu Prabowo

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan progres pengembangan pos atau lembaga penjaminan polis yang ditargetkan rampung pada 2028.

Purbaya mengatakan LPS telah menyiapkan semua aturan teknis terkait program ini. Hanya saja masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di LPS sudah siap betul, sudah siap draf-nya, tinggal kami lagi tunggu PP. Begitu PP keluar, semuanya sudah siap karena ini kita buat paralel semua,” ujar Purbaya dalam gelaran LIKE IT dengan tajuk Generasi Muda Mandiri Finansial Menuju Generasi Emas di Buperta Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (14/8).

Dia memastikan seluruh jabatan penting dalam pos tersebut akan segera diisi dalam waktu dekat. Selain itu dua posisi Direktur Eksekutif Diperkirakan akan terisi pada akhir tahun ini.

Sementara untuk jabatan anggota Dewan Komisioner yang akan membidangi asuransi, dia memperkirakan baru akan terisi satu tahun sebelum program penjaminan polis resmi berjalan.

“Kalau anggota DK (Dewan Komisioner)-nya kan nanti setahun sebelumnya. Tapi pos-pos yang penting sudah kami isi. Sekarang kami sudah ada 54 orang di unit asuransi kami. Dan itu sudah kami latih ke mana-mana,” jelasnya.

Dia meyakini pada 2027 nanti LPS sudah bisa menggelar pilot test dan program ini akan berjalan sesuai dengan rencana yaitu pada 2028.

Meski demikian Purbaya juga tidak menampik, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang asuransi bukan perkara yang mudah. Dia menyoroti sedikitnya orang yang ahli di bidang ini.

“Terus kalau kita ambil dari sekolah, sedikit juga rupanya sekolah memberi tekanan ke program asuransi. Kita sempat mengubah aturan biasanya kita harus akreditasi A untuk pegawai ya. Cuma program asuransi di Indonesia nggak ada yang akreditasi A,” imbuhnya.

Selain itu, LPS juga mengirimkan banyak pegawai untuk belajar mengenai asuransi ke beberapa negara seperti Korea, Malaysia, Italia, dan rencananya juga akan mengirim pegawai ke Kanada juga Taiwan.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyoroti nilai penjaminan polis yang kini pembahasannya masih terus berjalan. Namun dia memperkirakan angkanya diperkirakan berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar.

“Mungkin antara Rp 500-an (juta) sampai Rp 1 miliar, itu yang masih didiskusikan. Yang mana yang paling bagus, kita akan pakai best practice di dunia seperti apa acuannya. Itu masih didiskusikan,” tutup Purbaya.