Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat persidangan hari kedua Kongres ke-6 PDI Perjuangan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (2/8/2025). Hari kedua Kongres ke-6 PDI Perjuangan beragendakan pemaparan laporan hasil sidang komisi politik, program, dan organisasi kepada sidang pleno kongres.
REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga saat ini masih mengisi jabatan sebagai Sekjen PDIP. Tapi rangkap jabatan Megawati itu diduga tidak akan berlangsung lama.
Dalam struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030 yang diumumkan dalam Kongres ke-6 di Bali, Megawati mengisi posisi Ketum dan Sekjen.
Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning meyakini keputusan Megawati tersebut sudah diperhitungkan dampaknya. Tapi Ribka menilai rangkap jabatan Sekjen itu tak akan terjadi lama. Ribka menduga struktur lengkap PDIP bakal diketahui ketika penyerahan pendaftaran kepengurusan baru ke Kementerian Hukum (Kemenkum).
"Biasanya sudah dilengkapi ya (saat mendaftar ke Kemenkum). Kan nggak mungkin kasih ke Kemenkum belum ada sekjen," kata Ribka kepada wartawan di Bali dikutip Ahad (3/8/2025).
Ribka menyebut Megawati punya pertimbangan khusus mengenai jabatan Ketum merangkap Sekjen PDIP. "Iya, pasti Ibu punya kebijakan, punya perhitungan sendiri," ucap Ribka.
Ribka tak ambil pusing mengenai peluang Hasto menjadi Sekjen PDIP lagi untuk ketiga kalinya. Sebab hal itu merupakan ranah Megawati selaku Ketum.
"Ini kan pembelajaran politik juga. Nanti digoreng (seolah) Pak Hasto enggak jadi sekjen karena persoalan tahanan korupsi. Itu harus clear dulu, kalau sudah, ibu merehabilitasi juga," ujar Ribka.