Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, menyetujui rencana pembangunan pemukim yang akan memisahkan Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Rencana ini disebut berpotensi mengubur gagasan negara Palestina.
Masih belum jelas apakah rencana ini mendapat persetujuan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menghidupkan kembali skema pembangunan wilayah E1 yang sudah lama dibekukan.
Sebagai informasi, proyek pembangunan wilayah E1 akan menghubungkan pemukiman Maale Adumin di Tepi Barat dengan Yerusalem.
Dalam pernyataan berjudul "Mengubur gagasan negara Palestina", juru bicara Smotrich mengatakan Kementerian Keuangan akan mengadakan konferensi pers pada Kamis (14/8) waktu setempat tentang rencana membangun 3.401 rumah bagi pemukim Israel di antara pemukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem.
Dikutip dari Reuters, rencana pembangunan pemukiman ini tidak berjalan sejak 2012 karena ditentang oleh AS, sekutu Eropa, dan negara adidaya lainnya yang menilai proyek itu sebagai ancaman bagi kesepakatan damai dengan Palestina.
Belum ada pernyataan langsung dari Netanyahu atau pemerintah. Namun, popularitas Smotrich menurun dalam beberapa bulan terakhir. Jajak pendapat menunjukkan partainya tidak akan mendapatkan satu kursi pun jika pemilihan parlemen digelar hari ini.
Pemantau aktivitas pemukiman di Tepi Barat, Peace Now, mengatakan Kementerian Perumahan telah menyetujui pembangunan 3.300 rumah di Maale Adumin.
"Rencana E1 sangat berbahaya bagi masa depan Israel dan bagi peluang apa pun untuk mencapai two-state solution yang damai. Kami berada di tepi jurang," kata Peace Now dalam pernyataannya.
Peace Now mengatakan masih ada sejumlah langkah yang diperlukan sebelum pembangunan, termasuk persetujuan dari Dewan Perencanaan Tinggi Israel. Namun jika semuanya berjalan lancar, pekerjaan infrastruktur dapat dimulai dalam beberapa bulan, dan pembangunan rumah sekitar satu tahun.
Para kritikus proyek E1 mengatakan proyek tersebut akan memecah Tepi Barat dan memisahkan Yerusalem Timur yang diinginkan Palestina sebagai ibu kota negara.
Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru menjatuhkan sanksi terhadap Smotrich dan menteri sayap kanan lainnya pada Juni lalu. Negara-negara tersebut menuduh mereka berulang kali memicu kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Inggris dan sejumlah negara lain mengatakan Israel harus menghentikan perluasan pemukiman di Tepi Barat. Selama operasi militer dalam 22 bulan terakhir, kelompok HAM mengatakan serangan dan perluasan pemukiman di Tepi Barat meningkat tajam.