Masih Ada Anak Putus Sekolah di Jakarta, Begini Kata Pramono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jakarta Lukmanul Hakim mengungkapkan masih ada sejumlah anak yang putus sekolah di ibu kota. Hal itu diungkapkan saat rapat paripurna bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung di DPRD Provinsi Jakarta, Senin (4/8/2025).

Lukmanul mengaku mengetahui hal itu usai turun ke daerah pemiliknya di wilayah Cengkareng, Kalideres, dan Tambora, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Menurut dia, di dapilnya itu terdapat belasan anak dalam satu lingkungan rukun warga (RW) yang putus sekolah.

"Saya baru turun ke dapil dan saya mendapatkan laporan ada 15 anak di satu RW sekolahnya putus, Pak Gubernur. Masih ada putus sekolah di Jakarta," kata dia saat rapat paripurna, Senin siang.

Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melakukan pendataan kepada warga. Dengan begitu, bantuan pendidikan yang diberikan dapat tepat sasaran.

"Saya meminta khusus lewat Ketua DPRD dan juga Pak Gubernur, agar pendataannya, Pak, itu betul-betul yang tepat sasaran. Karena masih banyak anak-anak yang masih butuh lingkungan sekolah," kata Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jakarta itu.

Sementara itu, Pramono mengaku akan melakukan pendalaman terkait informasi tersebut. Namun, ia menilai, hampir seluruh anak yang tidak mampu di Jakarta telah mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), sehingga kecil kemungkinan untuk putus sekolah.

"Kalau putus sekolah nanti kami dalami. Karena di Jakarta ini semuanya hampir warga yang tidak mampu kan sudah masuk di KJP, Kartu Jakarta Pintar. Kami sudah membagi 707.622 siswa," kata dia.

Ia menambahkan, Pemprov Jakarta juga memiliki program pemutihan tunggakan kepada masyarakat yang ijazahnya masih ditahan pihak sekolah. Hal itu semata-mata dilakukan untuk membantu masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah bisa memiliki ijazah, sebagai tanda menyelesaikan pendidikannya.

"Tapi kalau tetap ada yang putus sekolah, apakah itu putus karena memang tidak mau sekolah atau tidak mampu biayanya, kami akan selesaikan," ujar Pramono.