Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sepakat memperkuat pengamanan pembangunan Kawasan Sepaku serta kawasan olahraga dan ruang terbuka hijau di IKN.
Langkah itu diwujudkan melalui rapat pendahuluan (entry meeting) dan penandatanganan pakta integritas sebagai komitmen bersama menjaga integritas penyelenggaraan pembangunan strategis di IKN.
“Melalui kolaborasi ini, Otorita IKN dan Jamintel Kejagung menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” ujar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dalam keterangan resminya, Sabtu (9/8).
Basuki menjelaskan, pembangunan IKN dilakukan melalui tiga sumber pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi langsung dari pihak swasta.
Ia menekankan, sejumlah proyek strategis di IKN membutuhkan pengamanan dan pengawalan intelijen. Hal tersebut dilakukan karena pembangunan ini tidak sekadar membentuk fisik kota, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh proses harus dijaga agar tidak dirugikan atau terciderai, dengan menjunjung tinggi integritas, komitmen, dan semangat kolaborasi dalam membangun Ibu Kota Nusantara.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penandatanganan pakta integritas antara Roni Rosaji, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak XVII-2025 Satuan Kerja Otorita IKN, dengan Fuad Prabowo, Direktur PT PP URBAN, sebagai pihak pelaksana pembangunan.
Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Kepala Otorita IKN dan Direktur IV Jamintel Kejagung, serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Nomor: SP.PPS-59/D/Dpp.4/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.
Direktur IV Jamintel Kejagung, Setiawan Budi Cahyono, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dari seluruh pihak sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko pembangunan.
“Dengan pemetaan potensi ancaman yang akurat, kami bersama Otorita IKN dapat merespons dan mengatasinya secara efektif, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran,” tutur Setiawan.