Luhut Gelar Rapat Soal Digitalisasi Bansos, Dua Program Jadi Pilot Project

Foto: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Selatan pada Rabu (11/6/2025). Foto: Argya Maheswara/kumparan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat bersama dengan pemimpin kementerian dan lembaga soal pengembangan Gov Tech dan digitalisasi pemerintahan melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI).

Salah satu topik bahasan dalam rapat itu adalah peninjauan kesiapan pilot proyek digitalisasi program bantuan sosial (bansos). Luhut mengatakan proyek akan segera diluncurkan.

“Saya menyampaikan kembali arahan Presiden mengenai urgensi akselerasi transformasi digital layanan publik, khususnya dalam sistem perlindungan sosial. Beliau menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien,” tutur Luhut dikutip dari Instagram pribadinya, Sabtu (5/7).

Lebih lanjut Luhut menjelaskan, pada tahap awal, ada dua program akan menjadi fokus utama pilot proyek ini, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Kemudian salah satu inisiatif utama yang tengah disiapkan saat ini Portal Perlinsos. Portal ini merupakan platform terpadu yang ditopang oleh DPI.

DPI nantinya menopang identitas kependudukan digital dan data biometric sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Data Exchange Platform.

“Melalui portal ini, proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos dapat diakses langsung oleh masyarakat secara digital dan mandiri dengan aman dan mudah,” jelasnya.

Dalam hal kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik, Luhut menyebut Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional.

“Pertemuan hari ini bukan sekadar checkpoint, tetapi juga simbol komitmen kita bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, adaptif, dan berbasis data untuk mencapai tata kelola pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdampak nyata,” tutupnya.