Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyebut kinerja Kementerian PKP masih nol karena terlalu fokus pada kegiatan CSR. Merespons penilaian wakilnya, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta wakilnya memeriksa data kembali.
Meski demikian, sosok yang akrab disapa Ara itu tak menjelaskan detail data apa yang harus diperhatikan terkait indikator capaian tersebut.
“Lihat datanya aja, datanya kan sudah disampaikan,” kata sosok yang akrab disapa Ara itu ketika ditemui di Kantor InJourney, Jakarta Pusat pada Kamis (14/8).
Maruar menyebut indikator salah satu capaian kinerja Kementerian PKP yaitu realisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Iya dong (FLPP masuk), lihat datanya aja,” lanjut Ara.
Sebelumnya, Fahri Hamzah telah meminta maaf atas kinerja Kementerian PKP yang masih nol. Ia juga sudah menerangkan hal itu dalam laporannya kepada Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Fahri menjelaskan kinerja yang masih nol meliputi beberapa program seperti renovasi rumah, penataan kawasan sampai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan.
“Terus terang aja, kita ini yang KPI kita aja itu kan masih nol, tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi itu, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan kan masih nol, PSU masih nol gitu,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Kamis (14/8).
Menurutnya, selama ini kinerja Kementerian PKP justru tak sesuai dengan Key Performance Indicator (KPI) yang seharusnya.
“Kita nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam, padahal itu bukan KPI kita. Termasuk tadi yang ditanyakan (soal rumah subsidi 200 ribu unit) bukan KPI kita, itu kan (KPI) Tapera, institusi di luar kita, seharusnya kita fokus kepada apa yang seharusnya kita kerjakan sendiri sebagai KPI kita,” lanjut Fahri.
Selain itu, ia juga menyinggung BP Tapera terkait kinerja lembaga tersebut. Menurut Fahri, lembaga itu membuat Kementerian PKP menjadikan capaian FLPP sebagai hal yang disebutnya saat ini dibanggakan Kementerian PKP.
“Kayak Tapera ini kebanyakan ngebohongin Pak Menteri (Ara) gitu loh. Terus salah terus ini kan. Tapera itu kan institusi di luar kita kok kayak dia yang dominan, kayak FLPP segala-galanya loh. FLPP itu kan di luar kita,” ujar Fahri.
Menurut Fahri, tugas Kementerian PKP hanya membantu program FLPP agar anggaran untuk program tersebut bisa keluar dan dipindahkan ke BP Tapera.
“Cuma tapera itu menganggap seolah-olah ini pekerjaan Kementerian. Itu bohong dia. Termasuk dia memakai mekanisme untuk ngasih kuota-kuota. Itu kan nggak boleh sembarangan,” kata Fahri.