Lembaga Penyelesaian Sengketa Sepak Bola Indonesia Kini Diakui FIFA, Erick: Putusan Wajib Diikuti

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan Indonesia patut bangga dengan diakuinya National Dispute Resolution Chamber (NDRC) atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Nasional.

NDRC adalah badan arbitrase yang dibentuk di bawah naungan PSSI dan diakui oleh FIFA untuk menyelesaikan sengketa dalam dunia sepak bola. Di antaranya perselisihan klub dengan pemain atau pelatih, serta sengketa antara klub dan dengan sekolah sepak bola.

"Kita patut bangga dengan diakuinya NDRC Indonesia. Di dunia baru ada lima dan di Asia kita satu-satunya. NDRC akan mendorong transparansi, check and balance. Saya berharap setiap putusan NDRC wajib dipatuhi baik oleh klub atau pemain. Kamu siap mengawasinya," ujar Erick pada Rabu (6/8/2025) di Jakarta.

Ketua NDRC Indonesia Togi Pangaribuan menjelaskan, proses terbentuknya NDRC sejak tahun 2019 dan baru mendapat pengakuan FIFA pada 2025. Dalam periode tersebut, NDRC sudah menangani lebih dari 200 kasus yang sebagian besar masalah tunggakan gaji pemain oleh klub.

"NDRC Indonesia adalah forum netral, tidak semaya membela pemain tetapi juga membela klub. Karena tidak hanya klub yang nakal tetapi ada juga pemain yang nakal. Kami akan terus melakukan sosialisasi NDRC Indonesia kepada stakeholder sepak bola Indonesia," kata Togi menjelaskan.

Togi menambahkan, sebelum ada NDRC Indonesia, penyelesaian sengketa pemain sepak bola dan klub sepak bola diselesaikan secara sporadis. Ada yang lapor ke pengadilan negeri, ada juga ke pengadilan industrial.

Direktur Utama I.League Ferry Paulus menyatakan NDRC Indonesia adalah pilar penting yang akan menciptakan iklim profesional adil dan tanggung jawab. "NDRC ini strategis membela hak pemain. Ini langkah positif dan bagus, industri sepak bola Indonesia pasti akan lebih baik," kata dia.

Wakil Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) Achmad Jufriyanto mengapresiasi keseriusan PSSI terhadap NDRC, dengan diakuinya lembaga ini.

"Pemain punya kepastian hukum. NDRC Indonesia terobosan besar, demi kepastian hukum pemain. Jika ada sengketa, pemain dan klub tidak langsung ke NDRC Indonesia, tetapi bicarakan dulu baik-baik dengan klub. Kalau mentok baru ke NDRC Indonesia. Sebelum adanya NDRC, agak sulit, kita kerja berdasarkan kontrak, dengan klub di lokasi klub. Kini lebih simpel, hanya laporan ke NDRC, stakeholder hormati semua keputusan NDRC," ujar dia.

Jupe, sapaannya, juga menjelaskan ada empat klub BRI Super League yang masih menunggak gaji pemain meski musim baru 2025/2026 akan dimulai pada Jumat (8/5/2025). Sebagai Wakil Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional (APPI), Jupe menyatakan, empat klub tersebut belum melunasi hak 15 pemain dengan nilai total Rp4,3 miliar. Satu di antaranya tengah dalam proses penyelesaian sengketa di NDRC.