Pelajar SMA dan SMK yang terjaring polisi saat demonstrasi yang berujung kerusuhan di berbagai daerah di Jawa Timur, tidak akan dipidana. Mereka akan mendapat pembinaan dan bimbingan khusus dari pihak sekolah dan orang tua agar tidak kembali terlibat dalam aksi serupa.
"Polda sudah menyampaikan, Polrestabes juga sudah menyampaikan. Anak-anak ini tetap akan kita bina, bukan dipidana,” ujar Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Aries Agung Paewai, Kamis (4/9).
Aries melanjutkan, pelajar yang terbukti ikut aksi rusuh akan mendapat pendampingan intensif dari sekolah, orang tua, dan aparat terkait.
“Kalau ada keterlibatan, kami akan memberikan pembinaan, tergantung berat atau tidaknya. Sementara ini yang dilakukan kepolisian masih berupa pembinaan dipanggil orang tua, dipanggil kepala sekolah. Nanti kalau ada unsur pidana, kami akan koordinasi dengan pihak keamanan,” terangnya.
Selain itu, dalam rapat koordinasi bersama seluruh satuan pendidikan, disepakati murid diharuskan membagikan live location melalui WhatsApp supaya murid tetap belajar di rumah selama masa pembelajaran daring diterapkan.
“Memang pada waktu rapat dengan seluruh kepala cabang dinas di 38 kabupaten/kota, kami minta agar anak-anak yang melaksanakan kegiatan daring berada di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, wali kelas meminta siswa sharelock lokasi dan didampingi orang tua. Harapannya mereka bisa fokus belajar dan ujian di rumah, dengan pengawasan wali kelas,” ungkapnya.
Aries menambahkan, pihaknya akan memperkuat komunikasi dengan cabang dinas, kepala sekolah, dan orang tua untuk memastikan pelajar tetap fokus pada pendidikan, bukan aksi massa. Baginya, masa depan generasi muda lebih penting dijaga daripada terseret dalam konflik yang berpotensi merusak diri sendiri.
"Masa depan generasi muda jauh lebih penting dijaga daripada terseret konflik yang tidak perlu. Anak-anak ini butuh bimbingan, bukan hukuman,” tegasnya.
Sementara itu terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, Aries menuturkan sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, pihaknya terus memantau situasi di 38 kabupaten/kota untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran di tingkat SMA, SMK, dan SLB.
Menurutnya, tidak semua wilayah menjalankan pembelajaran daring, sebab mekanisme disesuaikan dengan kondisi keamanan daerah masing-masing.
"Khusus untuk Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, mulai 1 September kemarin kita melaksanakan pembelajaran daring. Namun, kalau situasinya kondusif, kami berharap kegiatan belajar bisa kembali normal di sekolah masing-masing,” simpulnya.